Batam — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengambil langkah tegas dalam mengawal kepulangan 133 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia, Kamis (29/1/2026). Langkah ini bukan sekadar pengamanan biasa, melainkan bagian dari misi besar Polri untuk menertibkan praktik Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang kerap memanfaatkan wilayah Kepulauan Riau sebagai pintu keluar ilegal.
Operasi pengamanan ini dipimpin oleh personel Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri berdasarkan surat resmi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru. Dalam pelaksanaannya, Polda Kepri bersinergi erat dengan BP3MI Kepulauan Riau dan instansi terkait untuk memastikan seluruh proses berjalan tertib dan sesuai regulasi.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei menjelaskan bahwa dari total 133 orang tersebut, terdapat klasifikasi penanganan yang berbeda:
-
11 Orang: Diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih lanjut.
-
122 Orang: Dibawa ke Kantor P4MI Kota Batam untuk pemeriksaan administrasi, klarifikasi, dan pemeriksaan kesehatan oleh Biddokkes Polda Kepri.
“Kami memastikan setiap WNI mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang layak. Dari 122 orang yang diperiksa, terdapat 90 laki-laki (termasuk 1 anak), 28 perempuan (termasuk 2 anak), serta satu orang perempuan yang dalam kondisi sakit,” ujar Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei.
Hasil klarifikasi mengungkap fakta memprihatinkan. Sebanyak 49 WNI mengaku berangkat melalui wilayah Kepri, baik melalui pelabuhan resmi maupun jalur ilegal atau yang dikenal dengan sebutan “pelabuhan tikus”.
Para pekerja migran ini rata-rata terjaring operasi penertiban otoritas Malaysia karena pelanggaran izin tinggal (overstay), penggunaan paspor pelancong untuk bekerja, hingga ketiadaan dokumen resmi. Mirisnya, mereka mengaku telah menyetor uang dalam jumlah besar kepada para makelar atau “tekong”.
-
Biaya Keberangkatan: Rp1.000.000 hingga Rp15.000.000.
-
Metode Pembayaran: Tunai maupun transfer kepada pengurus di daerah asal.
-
Kendala: Sebagian besar korban mengaku sudah tidak mengingat identitas atau kontak para tekong tersebut, sebuah pola yang sering ditemui dalam sindikat pengiriman PMI ilegal.
Polda Kepri tidak tinggal diam. Saat ini, tim penyidik tengah melakukan profiling dan penyelidikan mendalam terhadap nama-nama pengurus yang teridentifikasi. Koordinasi dengan BP3MI dan Imigrasi terus diperkuat untuk menutup celah keberangkatan ilegal di masa depan.
“Jangan mudah tergiur iming-iming gaji besar melalui jalur tidak resmi. Pastikan mengikuti prosedur pemerintah demi keselamatan jiwa, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak Anda sebagai pekerja di luar negeri,” pungkasnya.


