Nusa Tenggara Timur — Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan mengakhiri hidupnya hanya karena tidak mampu membeli buku dan pena. Peristiwa ini menjadi alarm keras tentang kondisi hak dasar anak Indonesia yang kini dalam keadaan gawat darurat. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kejadian ini sebagai bukti nyata bahwa perlindungan negara terhadap pendidikan masih lemah.
Meskipun anggaran pendidikan diklaim terus meningkat, kenyataannya justru berbeda. Banyak masyarakat miskin masih mengalami kesulitan ekonomi yang membuat anak-anak putus sekolah.
Untuk mencegah pena menjadi alasan kehilangan nyawa, JPPI mengajukan tiga perbaikan mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah:
1. Berhenti Menggunakan Narasi “Gagal Jajan” dan Akui Biaya Pendidikan yang Mahal
Pemerintah diminta untuk berhenti menggunakan narasi yang tidak relevan seperti “gagal jajan” untuk menggambarkan realitas kemiskinan. Kasus di NTT membuktikan bahwa anak-anak tidak putus sekolah karena tidak bisa membeli makanan ringan di kantin, tetapi karena biaya pendidikan yang sangat mahal.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa slogan “Wajib Belajar 13 Tahun” tidak cukup jika biaya operasional dan pungutan di lapangan masih memberatkan masyarakat miskin. Pemerintah perlu mengakui bahwa banyak siswa dari keluarga kurang mampu harus rela berhenti belajar karena tekanan finansial.
2. Kembalikan Anggaran Pendidikan ke 20%
Ada pergeseran prioritas yang mengkhawatirkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Menurut data JPPI, anggaran pendidikan di APBN 2026 hanya tersisa 14%, jauh di bawah target 20%. Hal ini menunjukkan adanya “kanibalisasi” anggaran untuk program lain yang tidak relevan.
Pemerintah harus kembali menjalankan fungsi utama anggaran pendidikan sebesar 20% agar dapat membiayai kebutuhan esensial siswa, guru, dan sarana prasarana. Tanpa anggaran yang cukup, anak-anak akan terus mengalami rasa malu dan depresi akibat ketidakmampuan membeli alat tulis.
3. Jalankan Amanah Konstitusi Tanpa “Cuci Tangan”
JPPI menuntut pemerintah untuk tidak lagi melempar tanggung jawab biaya operasional sekolah kepada orang tua murid. Sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, pendidikan dasar wajib dibiayai oleh negara tanpa adanya pungutan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah masih menjadi beban ekonomi bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Hal ini menyebabkan sekolah menjadi “penjara mental” bagi mereka yang tidak mampu memenuhi biaya operasional.
JPPI mengajukan permintaan agar dilakukan audit total terhadap dana BOS dan PIP agar bantuan tersebut benar-benar sampai ke sasaran dan mencakup kebutuhan dasar seperti alat tulis.
Tragedi ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi hak setiap anak. Jika tidak ada perubahan segera, penulisannya akan menjadi catatan buruk dalam sejarah bangsa. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa pena tidak menjadi alasan kehilangan nyawa, tetapi menjadi alat untuk menulis masa depan yang lebih baik. (***)


