Menteri Sosial Menegaskan Rumah Sakit Tidak Boleh Menolak Pasien

Jakarta — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang ingin berobat, meskipun status asuransi kesehatan mereka dinonaktifkan. Pernyataan ini diungkapkan sebagai respons terhadap banyaknya warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Gus Ipul menyampaikan bahwa penonaktifan kepesertaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2026. Meski demikian, ia menekankan bahwa kebijakan ini bukanlah keputusan sepihak dari BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengkonfirmasi adanya penonaktifan kepesertaan PBI JK. Namun, ia menjelaskan bahwa jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan jumlah peserta pada bulan sebelumnya.

“Sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru,” ujarnya.

Etika Rumah Sakit Harus Mengutamakan Keselamatan Nyawa

Menurut Gus Ipul, etika rumah sakit adalah mengutamakan keselamatan nyawa pasien di atas administrasi.

“Jadi, rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Ditangani dulu setelah itu, uangnya bisa diproses, pemerintah pasti bertanggung jawab,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas urusan administrasi pasien BPJS Kesehatan PBI JK. “Pemerintah bertanggung jawab,” tambahnya. Gus Ipul juga menyarankan agar rumah sakit berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk masalah administrasi.

Pasien Dapat Mengaktifkan Kembali Kepesertaan

Peserta yang terdampak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya selama memenuhi kriteria tertentu. Pertama, peserta harus masuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026. Kedua, masyarakat harus terbukti masuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin dari verifikasi di lapangan. Ketiga, peserta harus mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.

Baca Juga :  Deteksi Dini Penyakit: 55 Anak Binaan LPKA Batam Jalani Skrining Kesehatan Gratis

Nasib Warga yang Tidak Bisa Berobat

Penonaktifan mendadak status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di sejumlah wilayah Jawa Barat memicu keresahan warga. Di Depok dan Bekasi, kebijakan ini membuat sebagian masyarakat gagal mengakses layanan kesehatan, bahkan untuk perawatan medis yang bersifat rutin dan tidak bisa ditunda.

Salah satu warga Bekasi, Lala (34), mengaku tidak dapat menjalani jadwal cuci darah yang biasa dilakukan dua kali sepekan akibat status BPJS PBI miliknya dinonaktifkan.

Ia telah menjadi penerima PBI selama tiga tahun untuk pengobatan gagal ginjal di RS Mitra Keluarga Jatiasih. Lala baru mengetahui kepesertaannya terputus pada Senin (2/2/2026), tepat sehari sebelum jadwal hemodialisa.

Permasalahan Administrasi yang Sulit Diselesaikan

Lala mencoba mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan mendatangi Puskesmas Jatibening. Namun, ia justru diarahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi untuk melengkapi berbagai dokumen administrasi. Proses tersebut tidak mungkin selesai dalam waktu singkat, sementara kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan segera.

Kasus serupa juga dialami warga Depok. Seorang anak laki-laki berinisial B (3) di Pancoran Mas terpaksa menghentikan terapi bicara karena status BPJS PBI-nya mendadak nonaktif. Terapi tersebut telah dijalani selama tiga bulan terakhir untuk membantu perkembangan bicara sang anak.

Tanggapan Anggota DPR RI

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi menyampaikan prihatin atas situasi yang terjadi. Ia menilai bahwa penonaktifan status PBI tidak boleh membuat orang sakit menjadi korban administrasi.

“Tata kelola pemutakhiran data PBI harus betul-betul berorientasi pada keselamatan warga,” ujar Ashabul.

Ashabul menekankan bahwa mekanisme transisi dalam pembenahan basis data harus memiliki pagar pengaman, terutama untuk peserta dengan penyakit katastropik yang terapinya tidak bisa ditunda. Ia juga meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan memastikan jalur reaktivasi berjalan cepat, sederhana, dan benar-benar bisa dieksekusi di lapangan.

Baca Juga :  RSBP Batam Awali CHD Awareness Week 2026

Langkah yang Harus Dilakukan

Ashabul mendorong pelayanan harus langsung berjalan, termasuk koordinasi dengan dinas sosial daerah dan pendampingan aktif bagi keluarga pasien. Ia juga mengingatkan bahwa penajaman sasaran berbasis pembaruan data sosial ekonomi harus transparan dan punya kanal koreksi yang kuat. Setiap kebijakan yang berdampak pada hak layanan kesehatan wajib disertai prosedur keberatan yang ramah warga.

Selanjutnya, Komisi IX DPR akan meminta penjelasan perinci dari pihak terkait mengenai jumlah peserta terdampak, dasar kebijakan dan parameter penonaktifan, serta langkah perlindungan khusus untuk pasien kronis yang sedang terapi. (***)