News  

Ribuan PBI JK Dinonaktifkan, Ini Cara Aktifkan Kembali

Penonaktifan Peserta PBI JK, Masyarakat Resah dan Bingung

Beberapa ribu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan di kalangan masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, memberikan penjelasan terkait penonaktifan tersebut.

Penonaktifan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku per 1 Februari 2026. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sebagai upaya penyesuaian data agar kepesertaan PBI JK lebih tepat sasaran. Dengan penyesuaian ini, sejumlah peserta PBI JK dinonaktifkan pada Januari 2026. Namun jumlah total peserta secara nasional tetap sama karena kuota dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Ghufron menyatakan bahwa BPJS bukan yang mengaktifkan atau nonaktifkan sebagai PBI. Status PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial. “Mereka yang tidak memenuhi syarat tentu tidak diaktifkan sebagai PBI,” ujarnya.

Peserta Bisa Aktif Lagi dengan 3 Syarat Penting

Ghufron menambahkan bahwa peserta yang merasa berhak bisa mengaktifkan kembali status PBI-nya dengan memenuhi tiga syarat. Pertama, peserta termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026. Kedua, berdasarkan verifikasi lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan miskin. Ketiga, peserta mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

Peserta yang memenuhi syarat dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Dinas Sosial kemudian mengusulkan ke Kemensos, yang akan melakukan verifikasi. Jika lolos, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta sehingga layanan kesehatan bisa diakses kembali.

Cara Cek Status Kepesertaan

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan cara mengecek status kepesertaan JKN. Peserta dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat. Bagi peserta yang sedang berobat di rumah sakit, informasi juga bisa diperoleh melalui petugas BPJS SATU yang terpampang di ruang publik rumah sakit, atau petugas PIPP (Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan).

Baca Juga :  Sirkulasi Siklonik dan Kelembapan Picu Hujan di NTT

Rizzky mengimbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali.

Penjelasan dari Kementerian Sosial

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan penonaktifan dilakukan karena penyesuaian data, agar kepesertaan dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Jika peserta yang dinonaktifkan masih berhak atau terdaftar dalam Desil 1–4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maka bisa diaktifkan kembali melalui reaktivasi PBI JK oleh Dinas Sosial.

Ia menambahkan, penonaktifan masih bisa direaktivasi dengan cepat, terutama untuk pasien dalam kondisi darurat seperti cuci darah. Pemerintah bahkan memberikan masa aktif PBI selama satu bulan khusus bagi pasien cuci darah agar mereka bisa segera mengurus reaktivasi atau pindah ke segmen mandiri jika mampu.

Reaksi Masyarakat

Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa orang merasa khawatir karena tidak tahu apakah mereka termasuk dalam kategori yang dinonaktifkan. Mereka juga bingung bagaimana cara mengaktifkan kembali status PBI-nya jika memenuhi syarat.

Banyak warga yang mempertanyakan transparansi data yang digunakan oleh Kementerian Sosial. Mereka ingin tahu bagaimana proses verifikasi dilakukan dan apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan siapa yang layak menjadi PBI JK.

Solusi dan Bantuan yang Tersedia

BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial telah menyiapkan berbagai saluran komunikasi untuk membantu masyarakat. Selain itu, petugas di tingkat daerah juga siap memberikan bantuan dan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.


Dengan adanya penjelasan dan langkah-langkah yang diambil, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami proses penonaktifan dan cara mengaktifkan kembali status PBI-nya. Masyarakat juga diimbau untuk terus memantau status kepesertaannya agar tidak terganggu dalam mengakses layanan kesehatan.

Baca Juga :  Yamaha PG-1 Edisi Luar Ruang Rilis, Bisa Masuk Indonesia?