Batam — Komitmen Bea Cukai Batam dalam memberantas peredaran barang ilegal kembali ditunjukkan dengan aksi nyata, Senin (9/1/2026) siang, tumpukan barang bukti hasil penindakan senilai puluhan miliar rupiah resmi dimusnahkan di area PT Desa Air Cargo.
Langkah tegas ini merupakan hasil akumulasi penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang periode 2024 hingga Desember 2025. Tidak tanggung-tanggung, total berat barang yang dihancurkan mencapai 103,27 ton dengan taksiran nilai mencapai Rp27,5 miliar.
Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, menegaskan bahwa pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah krusial untuk perlindungan masyarakat.
“Pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak kembali beredar, disalahgunakan, atau menimbulkan risiko kesehatan maupun lingkungan,” ujar Agung dalam keterangannya.
Berbagai komoditas ilegal yang gagal menembus pasar Batam tersebut dirinci sebagai berikut:
| Jenis Komoditas | Jumlah / Berat | Perkiraan Nilai |
| Rokok Ilegal (BKC HT) | ±9,2 Juta Batang | Rp14,3 Miliar |
| Miras (BKC MMEA) | 2.044 Botol & 4 Jerigen | Rp827,5 Juta |
| Pakaian & Alas Kaki Bekas | 904 Koli (±18,6 Ton) | Rp1,79 Miliar |
| Makanan, Minuman & Sembako | ±45 Ton | Rp4,99 Miliar |
| Perabot & Furniture | ±30 Ton | Rp3,26 Miliar |
| Barang Elektronik | ±240 Kilogram | Rp516 Juta |
| Lain-lain (Alkes, Kosmetik, dll) | ±2,6 Ton | Rp1,6 Miliar |
Keberhasilan ini disebut Agung tak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui KPKNL Batam, hingga aparat penegak hukum lainnya. Sinergi ini mencakup seluruh rantai proses, mulai dari penindakan di lapangan hingga penetapan status barang untuk dimusnahkan.
Menutup rangkaian kegiatan, Bea Cukai Batam berjanji tidak akan mengendurkan pengawasan. Sebagai kawasan strategis nasional, Batam harus tetap bersih dari praktik perdagangan ilegal yang dapat merusak tatanan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Pemusnahan ini menjadi pesan kuat bagi para pelaku penyelundupan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang bagi barang-barang ilegal di bumi pertiwi.


