Pemprov Sumsel Larang Angkutan Tambang Jarak Jauh di Jalan Umum

Keterangan : Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Apriyadi, Rabu (11/2/2026). Foto : Ist

Sumatera Selatan — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengambil langkah tegas dengan menolak seluruh permohonan izin lintas jalan umum bagi angkutan tambang rute jarak jauh. Keputusan ini diambil untuk melindungi fasilitas publik dan memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah Sumsel.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Apriyadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap sejumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Lahat, Muba, Muara Enim, dan Pali. Menurutnya, pemerintah hanya memberikan ruang pertimbangan bagi perusahaan yang mengajukan izin persilangan jalan (crossing), bukan penggunaan jalan umum sebagai jalur utama logistik.

“Untuk penggunaan jalan umum rute jauh, kami sepakat untuk tidak mempertimbangkannya. Ada perusahaan di Lahat yang ingin melintas sampai ke Lampung. Itu jelas tidak kami izinkan. Bayangkan dampaknya jika truk tambang melintas hingga 60 kilometer di jalan umum,” ujar Apriyadi pada Rabu (11/2/2026).

Pemprov Sumsel juga menyadari banyaknya perusahaan yang mengajukan surat permohonan dispensasi. Namun, tidak menunjukkan progres pembangunan jalan khusus di lapangan. Untuk mencegah klaim sepihak, tim gabungan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian akan segera melakukan inspeksi mendadak.

Selain itu, pemerintah akan memastikan adanya pengerjaan fisik jalan khusus, bukan sekadar dokumen di atas kertas.

“Perusahaan yang tidak menunjukkan keseriusan pembangunan infrastruktur mandiri dipastikan tidak akan mendapat izin,” kata Apriyadi.

Dia juga menyatakan bahwa pihaknya akan meninjau ulang titik persilangan jalan yang sudah beroperasi agar tidak mengganggu mobilitas warga.

Selain pelarangan rute jauh, pemerintah tengah mengkaji teknis operasional untuk aktivitas crossing.

“Ada usulan agar aktivitas tersebut hanya diperbolehkan pada malam hari guna menghindari bentrokan dengan jam sibuk masyarakat. Namun, hingga saat ini posisi kami tetap menutup izin tersebut. Terkait crossing, ada permintaan dari daerah untuk pengaturan waktu, misalnya hanya di malam hari agar arus lalu lintas masyarakat tetap terjaga,” tutur Apriyadi.

Baca Juga :  Gubernur Sumsel Bantu 15 Pemuda Palembang yang Dipulangkan dari Kamboja

Beberapa langkah yang akan diambil oleh Pemprov Sumsel antara lain:

  • Memastikan adanya pengerjaan fisik jalan khusus untuk angkutan tambang, bukan hanya dokumen di atas kertas.
  • Melakukan inspeksi mendadak terhadap perusahaan yang mengajukan izin persilangan jalan.
  • Meninjau ulang titik persilangan jalan yang sudah beroperasi agar tidak mengganggu mobilitas warga.
  • Mengkaji teknis operasional untuk aktivitas crossing, termasuk kemungkinan pembatasan waktu operasional.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Sumsel berharap dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan industri tambang dan kebutuhan masyarakat serta keamanan lalu lintas. (*)