Batam — Di tengah pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang kini menembus angka 1,2 juta jiwa, Pemerintah Kota Batam tancap gas memperkuat fondasi pelayanan publik. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Amsakar dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Batam, Senin (16/3/2026). Agenda utama rapat tersebut adalah pengambilan keputusan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) krusial: Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, serta Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Amsakar menyoroti bahwa Batam bukan lagi sekadar kota transit, melainkan magnet ekonomi dengan dinamika mobilitas yang sangat tinggi. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 3,2 persen per tahun, sistem lama dianggap perlu bertransformasi.
“Kondisi Batam mengharuskan sistem administrasi kependudukan kita tidak hanya sekadar mengikuti standar nasional, tetapi harus mampu menjawab tantangan dan dinamika unik daerah ini,” ujar Amsakar di hadapan para anggota legislatif.
Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa Adminduk bukan sekadar urusan cetak KTP atau Kartu Keluarga. Baginya, data kependudukan yang presisi adalah “senjata” strategis untuk:
-
Perencanaan Pembangunan: Memastikan kebijakan sosial, kesehatan, dan pendidikan tepat sasaran.
-
Iklim Investasi: Data yang terintegrasi memudahkan sinkronisasi kebijakan yang mendukung dunia usaha.
-
Kepastian Hukum: Memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mengakses hak-hak administratif mereka.
Dengan disepakatinya Ranperda Adminduk ini, Pemerintah Kota Batam optimistis kualitas pelayanan akan meningkat signifikan. Perda baru ini dirancang untuk memangkas birokrasi yang berbelit, sehingga masyarakat bisa menikmati layanan yang lebih cepat dan terbuka.
“Melalui peraturan daerah ini, kita ingin pelayanan berjalan lebih tertib dan memudahkan warga. Basis data yang akurat adalah kunci utama pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang tepat guna,” pungkas Amsakar.


