DPRD Batam Perpanjang Masa Kerja Pansus PSU 60 Hari

Keterangan : Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhamma Kamaluddin, Senin (16/3/2026). Foto : Putra

Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi memberikan tambahan waktu selama 60 hari kerja kepada Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Senin (16/3/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi para Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, H.  Aweng Kurniawan, Budi Mardiyanto dan Muhammad Yunus Muda. Turut hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad, jajaran pejabat Pemko Batam, BP Batam, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM).

Perpanjangan masa kerja ini bukan tanpa alasan. Juru bicara Pansus PSU, Muhammad Rizky Aji Perdana, memaparkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah persoalan krusial di lapangan yang memerlukan pendalaman substansi agar aturan yang dilahirkan nantinya benar-benar aplikatif.

Dalam laporannya, Rizky menyoroti kondisi memprihatinkan pada sejumlah perumahan yang pengembangnya (developer) sudah tidak ada lagi, sehingga status PSU-nya terbengkalai. Selain itu, adanya ketidakkonsistenan antar perangkat daerah dalam penerbitan izin—mulai dari era Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—menjadi hambatan serius.

“Permasalahan lain yang menjadi perhatian kami adalah penolakan warga saat lahan PSU akan dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan umum. Ini terjadi karena minimnya dokumen pendukung seperti masterplan yang seharusnya menjadi kompas bagi pengembang maupun pemerintah,” ujar Rizky.

Sebagai langkah penguatan, Pansus telah melakukan studi banding ke Kota Bogor dan berkonsultasi dengan Kementerian Perumahan dan Permukiman. Bogor dipilih karena memiliki karakteristik keterbatasan lahan yang mirip dengan Batam.

Salah satu poin menarik yang didapat adalah kebijakan di Bogor yang mengizinkan pengembang menyediakan lahan sarana di luar lokasi perumahan (kerja sama), selama tetap memenuhi spesifikasi teknis dan luas yang diatur undang-undang. Hal ini dinilai bisa menjadi solusi bagi Batam yang memiliki dinamika lahan yang ketat.

Mendengar kompleksitas persoalan tersebut, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin melontarkan pertanyaan kepada forum terkait usulan perpanjangan waktu pembahasan.

“Apakah laporan Pansus PSU dan usulan tambahan waktu 60 hari kerja dapat disetujui?” tanya Kamaluddin yang langsung disambut seruan “Setuju” secara serentak oleh anggota dewan, diiringi ketukan palu tanda pengesahan.

Selain agenda PSU, paripurna hari ini juga membahas laporan Pansus Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Melalui tambahan waktu ini, DPRD Batam berharap Ranperda PSU perumahan nantinya tidak hanya menjadi macan kertas, tetapi mampu menciptakan lingkungan hunian yang harmonis, tertata, dan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat Batam.

Baca Juga :  DPRD Batam Mulai Laksanakan Reses, Serap Aspirasi Warga