Ombudsman Kepri Soroti Pungli Tiket di Pelabuhan Punggur

Keterangan : Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Lagat Siadari. (Foto : Humas Ombusdman Kepri)

Batam — Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Lagat Siadari, memberikan perhatian serius atas penangkapan tiga tersangka praktik percaloan tiket di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur yang melibatkan oknum internal.

Pihak kepolisian menyampaikan pernyataan tersebut pada Selasa, 17 Maret 2026, sebagai bentuk respons atas keberhasilan mereka mengungkap modus pungli di salah satu pintu gerbang transportasi laut Batam.

Ia menekankan bahwa penangkapan ini menandakan adanya persoalan pengawasan yang kurang di Pelabuhan Telaga Punggur. Menurutnya, polisi mensinyalir modus percaloan seperti ini sudah sering terjadi, namun mereka baru kali ini berhasil mengungkapnya secara hukum.

“Kita cukup perhatikan atas tertangkapnya tiga orang oknum pegawai ASDP atas dugaan pungli terhadap penumpang. Ini jelas menyalahi ketentuan perundangan terkait pelayaran dan perlindungan keselamatan, khususnya terkait jaminan Jasa Raharja,” tegas Lagat.

Berdasarkan laporan, para pelaku (MY, AM, dan RY) bekerja sama mencari penumpang yang kehabisan tiket resmi. Oknum karyawan ASDP tersebut berperan memasukkan penumpang ke dalam kapal tanpa tiket resmi dengan tarif antara Rp400.000 hingga Rp500.000. Dalam salah satu kasus, seorang warga melaporkan bahwa ia mengalami kerugian sebesar Rp900.000 akibat ulah para pelaku pada Sabtu, 14 Maret 2026..

Ombudsman Kepri menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat atau penumpang yang telah berani melapor. Keberanian ini dinilai krusial karena selama ini kebanyakan penumpang yang menjadi korban cenderung tidak berani bersuara.

“Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua agar masyarakat berani melapor kalau ada penyimpangan. Kami harapkan penumpang yang menemukan atau mengalami perbuatan pungli segera melaporkannya kepada pihak berwenang,” tambahnya.

Menghadapi masa mudik dan balik Lebaran 2026, Dr. Lagat Siadari mendesak General Manager (GM) ASDP Kota Batam untuk menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi mendalam untuk membenahi internal. Penyelenggara layanan publik harus memastikan tidak ada lagi perbuatan melawan hukum yang merugikan pengguna jasa.

Baca Juga :  Kapolda Kepri Tabuh Genderang Perang Melawan Sindikat 'Rayap Besi' di Kota Batam

Ombudsman meminta Polresta Barelang membuka secara transparan modus serta oknum yang terlibat dalam kasus ini untuk memastikan pelayanan publik sektor transportasi tetap berintegritas. (***)