Dugaan Pungli di Batam Center, Ombudsman Kepri Desak Sanksi Tegas

Keterangan : Kantor Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau. (Foto : Ist)

Batam — Kabar dugaan pungutan liar (pungli) dan intimidasi terhadap wisatawan mancanegara di Pelabuhan Internasional Batam Center memicu gelombang keresahan publik. Insiden ini dianggap sebagai tamparan keras bagi integritas pelayanan publik di pintu masuk utama Indonesia.

​Merespons kegaduhan yang viral tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Lagat Siadari, angkat bicara.

Ia menegaskan bahwa kejadian ini adalah sinyal bahaya bagi lemahnya fungsi kontrol di lapangan.

​Celah Penyimpangan dan ‘Penyakit’ Oknum
​Menurut Lagat, celah penyimpangan akan selalu terbuka lebar ketika pengawasan terhadap aparatur mulai mengendur, terutama di lokasi krusial seperti perlintasan internasional.

​”Peristiwa ini mengonfirmasi bahwa kita perlu terus meningkatkan pengawasan. Penyimpangan oknum ini memang menjadi momok, maka perlu ada pengayaan etika bagi semua aparatur agar mereka ingat tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Lagat, Sabtu (28/3/2026).
​
​Ombudsman Kepri bergerak cepat dengan melakukan koordinasi intensif bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad. Hasilnya, pihak Imigrasi membenarkan adanya dugaan praktik tersebut. Saat ini, Inspektorat Kementerian Imigrasi telah turun tangan melakukan investigasi internal.
​
Lagat mendorong agar ada tindakan nyata yang berimbang untuk memutus rantai perilaku nakal tersebut:
1. ​Punishment: Sanksi berat sebagai efek jera (shock therapy).
2. ​Reward: Penghargaan bagi pegawai yang tetap konsisten menjaga integritas.
​
​Meski insiden ini sangat disayangkan, Ombudsman mencatat bahwa pelayanan Imigrasi di Batam sebenarnya telah mengalami transformasi positif dalam lima tahun terakhir.

Lagat melihat adanya goodwill atau kemauan kuat dari instansi terkait untuk berbenah. Kasus ini diharapkan menjadi momentum “bersih-bersih” total dari sisa-sisa praktik lama.

​Di akhir pernyataannya, Lagat memberikan pesan kuat kepada warga dan pengguna jasa pelabuhan untuk tidak tinggal diam melihat ketidakadilan.

Baca Juga :  Selamatkan Citra Batam, Dirjen Imigrasi Potong Rantai Mafia Pelabuhan

​”Peran masyarakat sangat besar dalam mengoreksi pelayanan publik. Jangan takut mengadu jika menemukan penyimpangan. Keberanian warga akan membuat perbaikan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.