Pengurus KDMP Pedes Desak Pemerintah Turun Tangan Soal Lahan

Keterangan : akses jalan menuju lokasi KDMP di Dusun Langseb 4 sedianya merupakan kelanjutan dari aset Koperasi Unit Desa (KUD) di bawah naungan Dinas Koperasi, Sabtu (28/3/2026). Foto : Asep

Karawang – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa tersebut terancam terhambat akibat sengketa akses jalan yang menyusut drastis.
​
​Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan pada Kamis (28/03/2026), akses jalan menuju lokasi KDMP di Dusun Langseb 4 sedianya merupakan kelanjutan dari aset Koperasi Unit Desa (KUD) di bawah naungan Dinas Koperasi.

​Awalnya, akses jalan tersebut memiliki lebar sekitar 4 hingga 5 meter—cukup untuk dilalui kendaraan roda empat. Namun, saat ini jalan tersebut menyusut dan hanya tersisa 1,8 meter akibat adanya klaim sepihak dari pihak yang mengatasnamakan ahli waris.
​

Keterangan : akses jalan menuju lokasi KDMP di Dusun Langseb 4 sedianya merupakan kelanjutan dari aset Koperasi Unit Desa (KUD) di bawah naungan Dinas Koperasi, Sabtu (28/3/2026). Foto : Asep

​Pihak pengurus KDMP Desa Kertaraharja menyatakan kekecewaan mendalam atas klaim tersebut. Menurut mereka, orang tua dari ahli waris sebenarnya sudah menjual lahan tersebut ke pihak Dinas Koperasi sejak lama.

​”Dulu lahan KUD itu mencakup bangunan dan jalan yang bisa dilalui mobil. Bahkan ada tugu sebagai pedoman bahwa itu jalan untuk kepentingan umum. Sekarang, saat lahan mau dijadikan gedung KDMP, jalannya malah menyusut jadi 1,8 meter,” ujar salah satu pengurus KDMP, Rabu (26/3/2026).
​
​Demi kelancaran program strategis pemerintah ini, pengurus KDMP melayangkan permohonan terbuka kepada berbagai instansi terkait, mulai dari tingkat Kabupaten hingga Provinsi.

​Pihak yang diharapkan turun tangan:
1. ​Gubernur Jawa Barat & Bupati Karawang
2. ​Dinas Koperasi
3. ​Dandim 0604/Karawang
4. ​Camat Pedes
​
​Meski merasa memiliki dasar hukum atas lahan tersebut, pihak pengurus tetap membuka pintu dialog. Mereka menawarkan opsi musyawarah jika memang pihak ahli waris memiliki itikad baik untuk melepas lahan tersebut secara transparan.

Baca Juga :  Ada Dugaan Dana Bansos BLTS Kesra dan BPNT Dipotong oleh Oknum RT di Desa Cikarang Cilamaya Wetan 

​”Apabila pihak ahli waris ada niat baik mau menjual akses jalan yang diklaim miliknya, silakan kita musyawarahkan. Yang terpenting, distribusi program pembangunan pusat ini bisa berjalan tanpa kendala,” pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk melakukan kroscek langsung ke lokasi agar konflik lahan ini tidak berlarut-larut dan merugikan kepentingan umum.