Menjaga Asas Praduga Tak Bersalah: Kuasa Hukum Korban Kekerasan Seksual di Sukoharjo Tegaskan Identitas Terduga Pelaku Dirahasiakan
Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Sukoharjo kembali menjadi sorotan publik. Namun, di tengah ramainya perbincangan, kuasa hukum para korban menegaskan komitmen mereka untuk tidak pernah mengungkap identitas lengkap terduga pelaku ke publik. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang, yaitu proses hukum yang masih berjalan dan prinsip fundamental hukum pidana, yakni asas praduga tak bersalah.
Achmad Bachrudin, penasihat hukum korban dari Spek-HAM, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menyebutkan nama lengkap individu yang diadukan dalam kasus ini. “Kami sebagai kuasa hukum tidak pernah menyebut nama secara lengkap personal yang kami adukan, karena tahapan ini masih terduga,” ujar Achmad pada Minggu (29/3/2026). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas beredarnya nama lengkap terduga pelaku yang disebut-sebut sebagai seorang seniman asal Kabupaten Sukoharjo di berbagai platform media sosial.
Memegang Teguh Asas Praduga Tak Bersalah
Achmad Bachrudin menekankan pentingnya menjaga prinsip praduga tak bersalah dalam setiap tahapan proses hukum. Prinsip ini secara fundamental menyatakan bahwa setiap individu yang dilaporkan atau disangka melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa adanya putusan tersebut, pengungkapan identitas pelaku secara penuh kepada publik dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan, termasuk potensi pencemaran nama baik dan tekanan sosial yang tidak semestinya.
“Dalam teori hukum ada yang namanya praduga tak bersalah. Nanti biar penyidik yang memberikan penjelasan. Artinya, dari proses penyelidikan sampai penyidikan, akan mengarah setelah bukti dan saksi-saksi dikumpulkan,” jelas Achmad. Ia menambahkan bahwa peran kuasa hukum adalah mendampingi korban dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Namun, dalam hal ini, pengungkapan identitas terduga pelaku sepenuhnya menjadi ranah penyidik kepolisian.
Proses Hukum Sepenuhnya Diserahkan kepada Penyidik
Kuasa hukum korban menegaskan bahwa mereka sepenuhnya mempercayakan proses hukum kepada aparat kepolisian. Pengungkapan fakta secara objektif, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan saksi adalah kewenangan penuh penyidik. “Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik kepolisian untuk mengungkap fakta secara objektif,” tegas Achmad.
Proses pembuktian merupakan tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana. Mulai dari tahap penyelidikan awal hingga proses penyidikan yang lebih mendalam, semua dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kuasa hukum korban berperan sebagai fasilitator dan pendamping, memastikan bahwa setiap langkah hukum dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak-hak korban terlindungi.
Imbauan untuk Tidak Berspekulasi dan Menjaga Etika Publik
Selain menegaskan sikap mereka terkait kerahasiaan identitas terduga pelaku, kuasa hukum korban juga menyampaikan imbauan penting kepada masyarakat luas. Achmad Bachrudin mengimbau agar publik tidak terburu-buru dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan identitas pribadi seseorang.
“Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, terutama terkait identitas pribadi seseorang,” ujar Achmad. Spekulasi di media sosial atau pemberitaan yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman, kepanikan, dan bahkan dapat mengganggu jalannya proses hukum.
Tanggapan atas Penyebaran Nama di Media Sosial
Terkait dengan beredarnya nama lengkap terduga pelaku di media sosial dan beberapa pemberitaan, Achmad Bachrudin mengaku tidak mengetahui sumber pasti penyebarannya. Ia menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangan dan tanggung jawab pihaknya sebagai kuasa hukum korban.
“Kalau di media massa ada yang sudah menyebut nama sosok personal, saya tidak tahu, karena itu di luar kewenangan saya,” tegasnya. Ia berharap agar seluruh pihak, baik media massa maupun pengguna media sosial, dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.
Menghormati Proses Hukum dan Menjaga Etika
Pada akhirnya, Achmad Bachrudin menyampaikan harapan agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menjaga etika dalam menyampaikan informasi ke publik adalah sebuah keniscayaan, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti kekerasan seksual. Dengan menjaga kerahasiaan identitas terduga pelaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar, adil, dan objektif, demi tercapainya keadilan bagi semua pihak. (*)


