Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Sabtu, 28 Maret 2026, sebanyak 9,6 juta Wajib Pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025. Angka ini merepresentasikan sekitar 62,86 persen dari target pelaporan yang ditetapkan sebanyak 15,27 juta.
Laporan resmi DJP yang dirilis pada Senin, 1 April 2025, merinci bahwa dari total 9.665.246 SPT yang dilaporkan, sebanyak 9.466.060 merupakan laporan dari wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, wajib pajak badan usaha menyumbang 197.466 laporan, dan wajib pajak badan usaha dengan beda tahun buku sebanyak 1.720. Di sisi lain, aktivasi akun sistem Coretax DJP terus menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 17.143.733 pengguna.
Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan SPT Orang Pribadi
Secara umum, batas waktu pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya, sedangkan untuk wajib pajak badan usaha adalah tanggal 30 April. Namun, dalam upaya memberikan kemudahan dan mengatasi kendala yang dihadapi, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang batas waktu pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.
Keputusan perpanjangan ini disambut baik oleh para wajib pajak, mengingat adanya beberapa tantangan yang muncul, terutama terkait transisi ke sistem pelaporan pajak yang baru.
Penghapusan Sanksi Administratif Selama Masa Perpanjangan
Sejalan dengan pemberian waktu tambahan, DJP juga mengumumkan kebijakan penting terkait penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melakukan pelaporan selama periode perpanjangan. Pengumuman resmi DJP pada Jumat, 27 Maret 2026, menyatakan bahwa sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga, akan dihapuskan bagi pelaporan yang dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2026 hingga 30 April 2026.
Kebijakan ini berlaku untuk beberapa kondisi, antara lain:
- Wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT PPh tahun pajak 2025.
- Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2025.
- Pelunasan atas kekurangan pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 atas SPT PPh yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT.
Dampak Transisi ke Sistem Coretax
Keputusan perpanjangan batas waktu dan penghapusan sanksi ini diambil di tengah masa transisi pelaporan SPT menggunakan sistem Coretax. Sistem Coretax merupakan pembaruan dari DJP yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memodernisasi proses pelaporan pajak. Namun, seperti halnya implementasi sistem baru, terdapat sejumlah kendala teknis yang diakui oleh otoritas pajak.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka mengakui adanya kendala teknis pada sistem Coretax yang berpotensi menyulitkan wajib pajak, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Beliau bahkan berbagi pengalamannya sendiri saat mencoba melaporkan SPT.
“Terus terang saya tidak mengisi sendiri, saya ditemani oleh orang pajak. Masuk (ke sistem), berputar lagi, empat kali baru bisa masuk,” ungkapnya pada Rabu, 25 Maret 2026. Pengalaman pribadi ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memutuskan perpanjangan tenggat waktu pelaporan selama satu bulan.
Perpanjangan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih tenang dan tanpa beban sanksi administratif, sekaligus memberikan waktu bagi DJP untuk terus menyempurnakan sistem Coretax agar lebih stabil dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Progres Pelaporan SPT per Kategori
Detail lebih lanjut mengenai progres pelaporan SPT hingga 28 Maret 2026 menunjukkan rincian sebagai berikut:
- Wajib Pajak Orang Pribadi: 9.466.060 SPT
- Wajib Pajak Badan Usaha: 197.466 SPT
- Wajib Pajak Badan Usaha Beda Tahun Buku: 1.720 SPT
Angka-angka ini mencerminkan antusiasme dan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tahunan mereka, meskipun menghadapi tantangan teknis pada sistem pelaporan yang baru. DJP terus berupaya memberikan dukungan dan informasi yang memadai untuk memastikan kelancaran proses ini.


