Target 50 Peserta BPJS di Medan Jadi Sorotan Sharp

Medan — Pemerintah Kota Medan menggulirkan sebuah program perlindungan tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Inisiatif ini digadang-gadang bertujuan untuk meringankan beban para pekerja rentan. Namun, implementasi program tersebut di lapangan justru menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini diduga justru membebani para kepala lingkungan (kepling), bahkan dikabarkan sampai harus mengeluarkan dana pribadi untuk menalangi iuran peserta.

Sorotan terhadap program ini semakin menguat pasca beredarnya surat dari Sekretariat Daerah Kota Medan tertanggal 6 Maret 2026. Dalam surat tersebut, para camat dan lurah diinstruksikan untuk memberikan arahan kepada kepling agar mampu mengakuisisi minimal 50 peserta baru di setiap lingkungan yang mereka kelola. Target akuisisi ini merupakan bagian dari ambisi besar Pemerintah Kota Medan untuk melindungi sebanyak 100.050 tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, realitas di lapangan dilaporkan tidak berjalan semulus konsep yang tertuang di atas kertas. Sejumlah kepling mengaku bahwa tugas mereka tidak hanya sebatas mendata dan mendaftarkan warga. Mereka juga merasa didorong untuk berperan layaknya agen pemasaran BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini bukan sekadar pendataan. Kepling seperti dipaksa menjadi agen. Harus mengejar target, bahkan sampai nombok (mengeluarkan uang pribadi) jika warga tidak mampu membayar iuran,” ujar seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Mayoritas sasaran program ini adalah para pekerja rentan. Kelompok ini meliputi pedagang kecil, pengemudi ojek, dan berbagai jenis pekerja informal lainnya yang kondisi ekonominya cenderung tidak stabil. Ketidakstabilan ekonomi inilah yang kerap membuat pembayaran iuran bulanan menjadi tantangan tersendiri.

Tekanan untuk mencapai target akuisisi peserta menempatkan para kepling dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi dari atasan. Di sisi lain, mereka harus berhadapan langsung dengan kenyataan ekonomi yang dihadapi oleh warga binaannya.

“Kalau target tidak tercapai, ada risiko teguran. Tapi kalau warga tidak bayar, kepling yang harus nombok. Ini jelas memberatkan,” lanjut narasumber tersebut.

Lebih lanjut, para kepling juga dilaporkan diminta untuk aktif menagih iuran para peserta demi menjaga keberlangsungan program. Target akuisisi peserta bahkan disebut-sebut harus tercapai pada minggu ketiga bulan Juni 2026. Kondisi ini secara otomatis memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan terhadap para aparatur lingkungan yang berada di garis depan. Para kepling dinilai berpotensi besar menanggung risiko dalam implementasi program yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat secara mendalam.

Menanggapi berbagai sorotan dan keluhan yang muncul, Pemerintah Kota Medan melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem), Rudy Asriandi, memberikan bantahan tegas. Rudy menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi para kepling untuk menalangi iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Tidak ada kewajiban kepling untuk nombok iuran. Bahkan, kepling dilarang keras membayar iuran masyarakat,” tegas Rudy pada Senin, 1 April 2026.

Menurut Rudy, program yang diberi nama “Empowering Kepling” ini justru memiliki tujuan mulia, yaitu memperluas cakupan perlindungan sosial bagi para pekerja informal. Perlindungan ini mencakup jaminan atas kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Rudy menjelaskan bahwa peran utama kepling dalam program ini lebih difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Setiap kepala lingkungan diwajibkan untuk memberikan edukasi minimal tiga kali hingga akhir Desember 2026. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Mengenai target akuisisi peserta, Rudy meluruskan persepsi yang beredar. Ia menyatakan bahwa angka minimal 50 peserta per lingkungan bukanlah target jangka pendek, melainkan target tahunan.

“Kalau dihitung, 50 peserta dibagi 12 bulan, itu berarti sekitar 4 sampai 5 orang per bulan. Itulah yang menjadi target kerja kepling,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rudy menekankan bahwa program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kota Medan. Sepanjang tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan dana santunan sebesar Rp 979.488.215.043, atau hampir mencapai Rp 1 triliun, kepada warga Kota Medan. Angka ini mencakup berbagai bentuk santunan yang telah diberikan.

Selain itu, sebanyak 1.915 anak dari keluarga peserta yang meninggal dunia telah menerima beasiswa pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Program ini dibuat agar seluruh masyarakat, khususnya pekerja informal, mendapatkan hak perlindungan yang sama seperti pekerja formal lainnya,” ungkap Rudy, menekankan prinsip kesetaraan dalam perlindungan sosial.

Di tengah perdebatan dan klarifikasi yang diberikan, seorang pemerhati sosial, Otti S Batubara, memberikan pandangannya. Ia mengingatkan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak dibebankan sepenuhnya kepada aparatur di tingkat bawah.

“Jika program dipaksakan dengan target yang sangat tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat secara realistis, maka kepling di lapangan yang akan menjadi korban,” pungkas Otti S Batubara, menyoroti potensi kerentanan aparatur pelaksana program. (*)