Karo — Seorang terdakwa dalam kasus dugaan mark up anggaran proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, dengan tegas menyatakan ketidakbersalahannya. Ia mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dialamatkan kepadanya, terutama mengenai bagaimana seorang penyedia jasa profesional dapat melakukan praktik mark up anggaran. Pernyataan ini disampaikan Amsal usai menjalani persidangan, di mana ia merasa perlu untuk menyuarakan keberatannya terhadap dakwaan yang dianggapnya tidak sesuai dengan fakta pekerjaan yang sebenarnya.
Amsal, yang berprofesi sebagai pekerja di bidang ekonomi kreatif dan seorang videografer profesional, merasa tuduhan mark up anggaran sangat tidak masuk akal. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses kerjanya didasarkan pada sistem penawaran resmi melalui proposal. Menurutnya, mekanisme ini secara inheren mencegah terjadinya mark up anggaran, karena pembayaran baru dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan diterima dengan baik.
“Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik saja. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan mark up anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan mark up anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya,” ujar Amsal, mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap situasi hukum yang dihadapinya. Ia menekankan bahwa posisinya sebagai penyedia jasa, yang bekerja berdasarkan proposal dan pembayaran pasca-penyelesaian, membuat tuduhan mark up menjadi tidak relevan.
Mekanisme Kerja yang Transparan: Proposal dan Pembayaran Pasca-Selesai
Amsal Christy Sitepu secara rinci menjelaskan mekanisme pengadaan jasa yang ia jalankan, yang menurutnya sudah sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap proyek dimulai dengan pengajuan proposal kepada pihak terkait. Proposal ini kemudian akan melalui proses evaluasi, di mana pihak penerima dapat menerima atau menolak penawaran yang diajukan.
“Kalau ada mark up anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kalau ada mark up anggaran, tentu saja pembayaran tidak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai,” papar Amsal. Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan adalah pembayaran penuh setelah pekerjaan selesai dan diterima, yang secara logis akan menghalangi praktik mark up. Jika ada indikasi mark up yang signifikan, seharusnya proposal tersebut akan langsung ditolak pada tahap awal evaluasi.
Pernyataan Amsal ini menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama di tingkat desa. Ia merasa bahwa penegakan hukum dalam kasusnya ini belum sepenuhnya memahami kompleksitas dan praktik kerja di industri ekonomi kreatif. Ia juga sempat menyinggung kondisi penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya “sedang tidak baik-baik saja,” menunjukkan kekecewaannya terhadap proses hukum yang sedang dijalaninya.
Tuntutan Jaksa dan Proses Hukum yang Berjalan
Meskipun Amsal telah menyampaikan pembelaan dan penjelasannya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo tetap pada tuntutannya. Dalam perkara ini, Amsal Christy Sitepu dituntut dengan hukuman pidana penjara selama dua tahun.
Selain ancaman pidana badan, ia juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan tambahan. Lebih lanjut, Amsal diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp202 juta.
Kasus yang melibatkan Amsal ini telah menarik perhatian publik, terutama terkait dengan isu dugaan praktik mark up anggaran dalam proyek-proyek pemerintah di tingkat pedesaan. Kasus ini menjadi salah satu contoh yang menyoroti tantangan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih terus berlanjut. Pihak pengadilan masih dalam tahap mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan putusan akhir akan menunggu penetapan dari majelis hakim yang menangani perkara ini. Kasus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek pemerintah, baik dari sisi penyelenggara maupun penyedia jasa. (*)


