Andi Harun Soroti Lambatnya Rekomendasi Pj Sekda Kaltim

Samarinda Tengah — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menghadapi situasi yang meresahkan terkait keterlambatan penerbitan surat rekomendasi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda). Dokumen krusial ini dilaporkan masih tertahan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, padahal telah melewati batas waktu yang seharusnya, yakni lebih dari 30 hari sejak diajukan. Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran serius karena berpotensi mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan publik.

Walikota Samarinda, Andi Harun, secara langsung mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur untuk mencari kejelasan mengenai status surat rekomendasi tersebut. Ia menyatakan bahwa kedatangannya bertujuan untuk menanyakan perkembangan surat permohonan rekomendasi Pj Sekda, yang diajukan sembari menunggu proses pengisian jabatan Sekda definitif yang diperkirakan memakan waktu satu hingga dua bulan ke depan.

“Kemarin saya menuju ke kantor gubernur dan alhamdulillah saya diterima baik oleh pak gubernur,” ujar Andi Harun.

“Kedatangan saya ke beliau untuk menanyakan perihal surat permohonan rekomendasi untuk Pj Sekda Kota Samarinda sambil menunggu proses pengisian jabatan sekda yang definitif yang sedang berlangsung dalam 1-2 bulan terakhir ini,” tambahnya.

Andi Harun menegaskan bahwa secara prosedur, batas waktu pelayanan administrasi antarinstansi seharusnya tidak melebihi dua pekan kerja.

“Kita sudah menyampaikannya selama kurang lebih 1 bulan. Batas maksimum pelayanan administrasi antar instansi itu 14-15 hari kerja harusnya sudah mendapatkan jawaban. Sampai pada hari ini kita belum menemukan,” tegasnya.

Temuan Mengejutkan: Surat Masih Tertahan di Tingkat Wakil Gubernur

Hasil penelusuran yang dilakukan bersama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menunjukkan adanya temuan yang mengejutkan. Surat rekomendasi tersebut ternyata belum sampai ke tangan Gubernur dan masih tertahan dalam proses persetujuan di tingkat Wakil Gubernur.

“Pak gubernur cukup kaget karena menurut beliau kalau di tangan beliau biasanya tidak bermalam berkasnya langsung di tandatangan. Kita crosscheck tadi di aplikasi SriKandi benar bahwa surat permohonan itu belum sampai di tangan beliau, masih jalan untuk approval. Dicek lagi di mana mandeknya ini ternyata di pak wakil gubernur,” ungkap Andi Harun.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab pasti tertahannya surat rekomendasi tersebut. Situasi ini menjadikan Pemkot Samarinda menjadikannya sebagai bahan evaluasi internal. “Kita belum mendapatkan jawaban kenapa bertahan lama di situ. Bukan apa-apa kami ini juga menjadikan ini sebagai bahan evaluasi siapa tau misalnya salah ya berarti kita harus memperbaiki suratnya kan atau mungkin ditolak kita bisa tahu apa alasan penolakannya,” katanya.

Andi Harun menambahkan bahwa secara alur birokrasi, proses paraf memang harus melalui tahapan berjenjang sebelum akhirnya sampai ke kepala daerah. Namun, ia menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administratif semata, melainkan memiliki dampak langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Keterlambatan penerbitan rekomendasi Pj Sekda ini menimbulkan dampak yang sangat nyata, terutama terkait dengan pembayaran gaji ribuan pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda.

Andi Harun menekankan bahwa tanpa adanya Pj Sekda yang definitif, banyak keputusan penting, termasuk eksekusi gaji, yang tidak dapat dilakukan.

“Saya ambil contoh seperti yang saya sampaikan tadi soal gaji mulai dari PNS, P3K, sampai ke penyapu jalan dan tenaga harian lepas itu gak bisa kita eksekusi gajinya honornya atau apapun, termasuk keputusan-keputusan penting yang memerlukan approval sekda yang wajib tidak bisa kita eksekusi karena belum ada legitimasi Pj sekdanya,” tegasnya.

Ia bahkan memberikan peringatan keras bahwa jika hingga batas waktu tertentu rekomendasi tersebut belum diterbitkan, maka pembayaran gaji ribuan pegawai berpotensi tertunda. Kondisi ini sangat berisiko mengingat jumlah pegawai di Pemkot Samarinda mencapai puluhan ribu orang.

“Nah kalau misalnya sampai tanggal 1 tidak keluar, maka kita gak bisa merealisasikan. Ya saya harus bilang kepada pegawai di internal pemerintah masa kami harus minta maaf karena kita gak bisa jalankan gaji itu, apalagi sensitif menyangkut keuangan kalau belum ada Pj sekdanya yang bertanggung jawab,” ujarnya.

“Padahal mereka sangat butuh gaji-gaji itu. Sudah lah gajinya gak terlalu besar, tertunda kan kasihan,” ucapnya.

Andi Harun menegaskan bahwa ia turun tangan langsung menangani persoalan ini karena menyangkut kepentingan banyak orang, khususnya kesejahteraan para pegawai.

“Ini urusan orang banyak, kalau bukan urusan kesejahteraan pegawai dan urusan-urusan penting lainnya mungkin saya tidak harus sampai turun tangan. Sementara keadaannya memang belum kita terima penjelasan pun kita belum terima mengapa belum keluar dari Wakil Gubernur,” tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran ini, Gubernur Kalimantan Timur telah berjanji untuk segera menyelesaikan proses rekomendasi tersebut dalam waktu sesingkat mungkin.

“Beliau janji bahwa untuk rekomendasi sekda definitif ini akan beliau bereskan keluarkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Beliau bilang sih secepatnya, segera,” ungkapnya.

Selain membahas persoalan Pj Sekda, Andi Harun juga menyampaikan bahwa Pemkot Samarinda telah menetapkan satu nama dari tiga kandidat Sekda definitif hasil seleksi berbasis manajemen talenta.

Ia memastikan bahwa setelah rekomendasi diterbitkan, proses penetapan Sekda definitif akan segera dituntaskan.

“Satu hari setelah rekomendasi keluar itu saya akan segera tertangani SK nya. Saya kan sudah ketemu Pak Gubernur pasti beliau akan melakukan koordinasi internal,” pungkasnya.

Situasi ini menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi pemerintahan, terutama ketika menyangkut hak-hak dasar pegawai dan kelancaran pelayanan publik. Harapannya, proses ini dapat segera terselesaikan demi kebaikan bersama. (*)

Editor: R Nasution