News  

Pembatasan Pertalite & Solar Mulai 2 April 2026: Rincian Lengkap

Jakarta — Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan kebijakan baru yang akan berdampak signifikan pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 2026.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap situasi global yang mengkhawatirkan, khususnya terkait potensi krisis energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Terbatas Kabinet pada 28 Maret 2026, yang menekankan urgensi efisiensi penggunaan energi dan penerapan pembelian wajar atau pembatasan pembelian BBM.

“Pemerintah menilai perlu ada efisiensi penggunaan energi dan perlu melaksanakan implementasi pembelian wajar/pembatasan pembelian BBM,” demikian ditegaskan dalam beleid tersebut. Lebih lanjut, hasil Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 Maret 2026 juga menggarisbawahi pentingnya pengaturan pengendalian penyaluran BBM, peningkatan stok BBM dan LPG, serta perlunya diatur dalam Keputusan Kepala BPH Migas.

Keputusan ini secara spesifik mengatur pengendalian penyaluran JBT Solar (Gasoil) dan JBKP Pertalite (Gasoline RON 90) oleh Badan Usaha Penugasan, khususnya untuk sektor transportasi kendaraan bermotor yang mengangkut orang dan/atau barang.

Rincian Pembatasan Pembelian JBT Solar

Badan Usaha Penugasan diwajibkan untuk menerapkan pengendalian penyaluran JBT Solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan kuota harian sebagai berikut:

  • Kendaraan Bermotor Perorangan untuk Angkutan Orang dan/atau Barang Roda 4: Maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
    Ini berarti mobil pribadi atau kendaraan roda empat yang digunakan untuk mengangkut barang secara individu tidak boleh membeli solar lebih dari 50 liter dalam satu hari.
  • Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan Orang dan/atau Barang Roda 4: Maksimal 80 liter per hari per kendaraan.
    Angkutan umum seperti taksi, ojek pangkalan roda empat, atau mobil barang beroda empat yang beroperasi secara komersial memiliki kuota yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan perorangan.
  • Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan Orang dan/atau Barang Roda 6 atau Lebih: Maksimal 200 liter per hari per kendaraan.
    Kendaraan berat seperti truk besar, bus antarkota, atau truk kontainer akan memiliki kuota yang jauh lebih besar mengingat kapasitas dan intensitas penggunaannya.
  • Kendaraan Bermotor untuk Pelayanan Umum (Mobil Ambulans, Mobil Jenazah, Mobil Pemadam Kebakaran, dan Mobil Pengangkut Sampah): Maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
    Meskipun merupakan kendaraan operasional vital, kendaraan pelayanan umum ini juga dikenakan batasan untuk memastikan distribusi yang merata dan efisien.
Baca Juga :  VIDEO - "Rayap Jalanan" Viral, Baja Truk Dicuri Saat Melaju di Belawan

Rincian Pembatasan Pembelian JBKP Pertalite RON 90

Selain JBT Solar, kebijakan ini juga mengatur pembatasan untuk JBKP Pertalite RON 90. Badan Usaha Penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Kendaraan Bermotor Perorangan/Umum untuk Angkutan Orang dan/atau Barang Roda 4: Maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
    Batasan ini berlaku sama baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum roda empat yang menggunakan Pertalite.
  • Kendaraan Bermotor untuk Pelayanan Umum (Mobil Ambulans, Mobil Jenazah, Mobil Pemadam Kebakaran, dan Mobil Pengangkut Sampah): Maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
    Kendaraan pelayanan umum yang menggunakan Pertalite juga memiliki kuota harian yang sama dengan kendaraan roda empat lainnya.

Kewajiban Badan Usaha Penugasan

Untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, BPH Migas menempatkan beberapa kewajiban penting bagi Badan Usaha Penugasan:

  • Pencatatan Nomor Polisi: Setiap kali melakukan penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite, Badan Usaha Penugasan wajib mencatat nomor polisi kendaraan bermotor yang melakukan pembelian. Hal ini bertujuan untuk memantau dan mengendalikan jumlah pembelian per kendaraan.
  • Pelaporan Berkala: Badan Usaha Penugasan diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite kepada BPH Migas. Laporan ini harus disampaikan setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Mekanisme pelaporan ini akan menjadi dasar evaluasi dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

Konsekuensi Pelanggaran

Kebijakan ini juga mengatur konsekuensi bagi penyaluran yang melebihi batas yang telah ditentukan. Dalam hal terdapat penyaluran yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan, kelebihan tersebut tidak akan mendapatkan subsidi dan/atau kompensasi. Selain itu, kelebihan pembelian tersebut akan diperhitungkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU), yang berarti harganya akan berbeda dan tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Baca Juga :  SEA Games 2025 - Ambisi Madam Pang Balas Dendam ke Indonesia: Sedih, 8 Tahun Tanpa Emas!

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemberlakuan kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional, mendorong efisiensi penggunaan BBM, serta mengantisipasi dampak negatif dari ketidakpastian pasokan energi global. Masyarakat dihimbau untuk memahami dan mematuhi ketentuan baru ini demi kelancaran bersama. (*)