Bapemperda DPRD Batam Godok Revisi Perda Sampah

Keterangan : Bapemperda menggelar rapat koordinasi krusial terkait rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, Rabu (1/4/2026). Foto : Putra

Batam — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam bergerak cepat menyelaraskan regulasi dengan visi pembangunan lingkungan pemerintah daerah. Pada Rabu (1/4/2026) siang, Bapemperda menggelar rapat koordinasi krusial terkait rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan.

Rapat yang berlangsung di ruang komisi DPRD Batam ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, Hj. Siti Nurlailah, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda. Turut hadir jajaran anggota Bapemperda, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.

Dalam arahannya, Siti Nurlailah menegaskan bahwa sampah bukan sekadar masalah teknis lapangan, melainkan isu prioritas di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.

“Persoalan sampah ini mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Kami di Bapemperda menyadari kompleksitasnya, sehingga penanganannya harus menyeluruh—tidak hanya dari sisi armada atau petugas, tapi juga dari aspek regulasi yang menjadi payung hukumnya,” tegas Siti Nurlailah.

Revisi Perda yang sudah berusia 13 tahun ini dinilai mendesak agar tetap relevan dengan pertumbuhan populasi dan dinamika kota Batam saat ini. Bapemperda berkomitmen menciptakan aturan yang memiliki taji dalam implementasi di masyarakat.

Beberapa poin penting dalam rapat tersebut antara lain:

  • Penguatan Dasar Hukum: Memastikan regulasi baru mampu menjadi solusi permanen dan efektif.

  • Penyempurnaan Draf: Memberikan kesempatan kepada DLH Batam untuk melengkapi kajian akademis dan teknis.

  • Optimalisasi Pengelolaan: Menjawab tantangan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir.

“Kita mendorong bagaimana persoalan sampah ini dicarikan solusi menyeluruh dan komprehensif serta memiliki dasar hukum yang kuat sehingga berjalan efektif dalam masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Batam Kawal Sengketa Lahan di Seraya Atas