Karawang — Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengajak para guru di wilayahnya untuk berani menyampaikan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah.
Ia menegaskan bahwa dirinya siap melindungi guru-guru yang berani melaporkan adanya penyimpangan tersebut.
”Keberanian para guru untuk melaporkan kecurangan MBG sangat membantu menekan tindakan tidak sesuai,” ujar Aep setelah melantik 323 kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Karawang.
Pelantikan tersebut dilakukan di halaman SMP Negeri 2 Telukjambi Timur, pada Kamis (2/4/2026).
Menurut Aep, anggaran untuk pengadaan MBG di Karawang mencapai Rp 2 triliun. Jika tidak dikelola dengan baik, anggaran tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, ia meminta para guru untuk aktif mengawasi pelaksanaannya.
Aep bahkan menyatakan kesiapan untuk menerima laporan langsung dari guru-guru yang menemukan kecurangan.
”Tidak usah takut. Jika terjadi kecurangan, laporkan saja ke saya langsung,” katanya.
Jika guru tidak sempat bertemu langsung dengan bupati, mereka dapat melaporkan kecurangan melalui media sosial. Pihak Pemkab Karawang akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
”Mari kita awasi bersama penyaluran MBG di setiap sekolah,” ajak Aep.
Aep menjelaskan bahwa penyaluran MBG di setiap sekolah sudah memiliki aturan yang jelas. Dengan demikian, setiap penyedia MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) wajib mematuhi aturan tersebut. Bahkan, setiap SPPG telah mendapatkan bagian dari pengelolaan MBG.
”Untuk dapurnya, mereka diberi imbalan Rp 2.000 per porsi. Sementara untuk operasional Rp 3.000 per porsi dan untuk pengadaan makanannya Rp 10.000 per porsi,” jelas Aep.
Selain itu, Aep telah meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk ikut mengawasi pelaksanaan MBG di setiap sekolah. Pihak Kejari juga menyatakan kesiapannya untuk membantu Pemkab Karawang dalam mengawasi pembagian MBG.
Di sisi lain, menu MBG di Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran viral di media sosial. Dalam unggahan akun Facebook milik Sadi Sadi, ia mengaku sebagai penerima manfaat program MBG dan menyebut makanan yang diterimanya diduga dalam kondisi basi.
Unggahan tersebut menjadi sorotan publik dan viral. Dalam postingannya, Sadi mengaku kecewa terhadap kualitas makanan yang diberikan salah satu dapur MBG, terutama karena penerima manfaat merupakan balita.
”Ini SPPG Banjarharja Pangandaran maksudnya niat mau ngasih makanan bergizi, atau mau meracuni anak-anak balita di kampung saya,” tulisnya melalui akun Facebook pada Kamis (2/4/2026).
Menurut Sadi, makanan tersebut tidak layak dikonsumsi, apalagi untuk anak-anak. Beruntung, makanan itu sempat diperiksa oleh orangtua sebelum diberikan kepada balita. Dalam unggahan itu, ia juga menyinggung soal tanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan, serta mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait program MBG.
Agung Maulana, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di SPPG Banjarharja, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut, makanan yang dimaksud adalah sayur capcai.
”Itu kemarin Rabu, 1 April 2026. Setelah kita telusuri, yang posting itu hanya satu orang (satu akun Facebook). Tapi tetap saja, kita mengakui bahwa makanan itu mungkin tidak layak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat itu pihaknya masih beradaptasi dan di awal belum menemukan menu yang sempurna.
”Memang kemarin ada kendala bahan baku. Jadi sayurnya sempat menunggu, sehingga kondisinya agak layu,” katanya.
Agung pun memastikan bahwa sudah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
”Hari ini pun kalau ada masakan yang agak kurang baik, kita buang dan masak lagi,” ucapnya. (***)


