Penutupan Lima Lokasi Tambang Batu Putih Ilegal di Gunungkidul
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gunungkidul, bekerja sama dengan Polda DIY, melakukan penutupan terhadap lima lokasi tambang batu putih ilegal di tiga kapanewon (kecamatan), yaitu Ponjong, Semin, dan Ngawen. Penutupan ini dilakukan karena aktivitas pertambangan tersebut beroperasi tanpa izin resmi, sehingga melanggar peraturan yang berlaku.
Penertiban ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan risiko kerusakan ekosistem serta mencegah dampak buruk seperti tanah longsor dan hilangnya sumber air akibat pengabaian standar teknis dalam penambangan. Selain itu, kegiatan ini juga dikhawatirkan dapat merusak infrastruktur jalan akibat kendaraan angkut yang melebihi kapasitas muatan.
Polisi memberikan instruksi kepada pemilik tambang untuk segera mengurus izin usaha jika ingin melanjutkan operasionalnya. Tambang batu ilegal merupakan aktivitas penggalian sumber daya alam yang dilakukan tanpa izin resmi seperti IUP atau SIPB, sehingga melanggar Undang-Undang Minerba. Kegiatan ini biasanya mengabaikan standar teknis dan keselamatan kerja, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan parah seperti tanah longsor, hilangnya sumber air, serta meninggalkan lubang tambang yang terbengkalai tanpa rehabilitasi.
Selain merusak ekosistem, tambang ilegal juga merugikan negara karena pelakunya tidak membayar pajak atau royalti. Hal ini juga sering kali menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan akibat kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil tambang.
Tujuan Penutupan Tambang Ilegal
Kapolres Gunungkidul, AKBP Damun Asa, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin ada tambang ilegal di wilayah Gunungkidul. Untuk itu, kepolisian melakukan penutupan terhadap lima lokasi tambang ilegal. Penutupan ini juga dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
“Tujuan kita (penutupan) agar tidak ada tambang ilegal serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Gunungkidul, AKP Yahya Muray, menjelaskan bahwa penutupan lima lokasi tambang ilegal ini dilaksanakan bersama dengan jajaran Ditreskrimum Polda DIY. Penutupan lokasi tambang dilaksanakan secara bertahap sejak dua pekan silam.
Penutupan lokasi tambang ini dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang No.2/2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
“Kalau sudah ada maka bisa melanjutkan aktivitas penambangan di lokasi yang sudah ditentukan. Penertiban dilakukan karena memang tidak ada izin,” kata Yahya.
Pihaknya memasang spanduk tulisan penutupan disertai peringatan ini juga dilengkapi dengan ancaman jika nekat menambang dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda Rp100 miliar.
Dampak Tambang Ilegal
Tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah. Pelaku tambang ilegal tidak membayar pajak atau royalti, sehingga merugikan negara. Selain itu, aktivitas ini sering kali mengganggu masyarakat sekitar, terutama dalam hal keamanan dan kesehatan.
Dalam beberapa kasus, tambang ilegal juga menyebabkan konflik antara masyarakat dan pemilik tambang. Oleh karena itu, penindakan oleh aparat hukum menjadi penting untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat serta lingkungan.
Langkah Lanjutan
Setelah penutupan lima lokasi tambang ilegal, polisi akan terus memantau aktivitas pertambangan di wilayah Gunungkidul. Mereka juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya izin usaha dan aturan pertambangan yang berlaku.
Selain itu, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah tambang ilegal di wilayah Gunungkidul dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.


