JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinannya harus menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam menangani pengaduan masyarakat serta berbagai masalah yang terjadi. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap isu yang berkembang mengenai pengaduan warga tentang parkir liar di aplikasi JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditangani menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).
“Lebih baik jika belum selesai, jangan sampai dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti menggunakan AI yang bisa menipu,” ujar Pramono saat berada di Pasar Gardu Asem, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4).
Pramono juga memerintahkan Badan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap lurah atau suku dinas yang terkait dengan kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang bersalah harus mendapatkan sanksi, dan hal ini tidak boleh terulang kembali.
Sebelumnya, seorang netizen mengeluhkan adanya pengaduan mengenai parkir liar di aplikasi JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang direspons dengan tindakan yang diduga melibatkan AI.
Awalnya, pemilik akun Threads @seinsh melaporkan adanya parkir liar di permukiman di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warga melapor melalui aplikasi JAKI milik Pemprov DKI. Namun, laporan itu justru dijawab dengan foto tindak lanjut yang diduga telah dimanipulasi menggunakan AI.
Faktanya, aduan tersebut tidak ditangani secara langsung di lapangan.
“Bagaimana cara mengurus masalah parkir liar di jalan kelurahan? Warga mencoba protes langsung ke pelaku tidak berhasil, sudah melaporkan ke tingkat kelurahan tapi tidak selesai. Akhirnya mencoba melaporkan lewat JAKI, malah diberi bukti palsu hasil edit AI,” tulis @seinsh dalam unggahan tersebut.
Beberapa poin penting terkait peristiwa ini adalah:
-
Transparansi dalam penanganan pengaduan
Masyarakat mengharapkan proses pengaduan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan AI dalam tindak lanjut pengaduan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. -
Kepatuhan terhadap aturan
Setiap instansi yang terlibat dalam penanganan pengaduan harus mematuhi aturan yang berlaku. Jika ada kesalahan, maka hukuman yang sesuai harus diberikan. -
Peran media sosial dalam pengawasan
Media sosial menjadi alat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mengawasi kinerja pemerintah. Dalam kasus ini, keluhan warga melalui platform seperti Threads membuka ruang diskusi publik. -
Kebutuhan evaluasi sistem digital
Aplikasi seperti JAKI harus terus dievaluasi untuk memastikan bahwa prosesnya efektif dan tidak disalahgunakan. Penggunaan teknologi seperti AI harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang ketat.
Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan bahwa semua pengaduan masyarakat diterima dengan baik dan ditangani secara profesional. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan DKI Jakarta.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif agar pemerintah dapat terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan.


