Jakarta — Selamat pagi para pembaca setia, hari ini kami hadirkan berita terpopuler sepanjang Minggu (5/4) yang mencakup isu tentang pengalihan PPPK paruh waktu menjadi P3K, kepastian status PPPK, hingga kabar baik dari Kemenaker. Simak selengkapnya.
Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat bepergian, rutin mencuci tangan, dan menjaga jarak karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Pengalihan pegawai PPPK paruh waktu menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) seharusnya dilakukan pada tahun 2026. Namun, bukan berarti tahun ini menjadi tahun eksekusi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi PPPK paruh waktu.
Ketua DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, R. Edi Wibowo HN, menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab moral.
UU HKPD menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD yang akan diberlakukan pada 2027. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib pegawai PPPK paruh waktu.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, kembali menegaskan sikapnya terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia melarang pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan PHK terhadap PPPK maupun PPPK Paruh Waktu (P3K PW).
Helmi juga mendorong upaya efisiensi anggaran tanpa adanya pemutusan hubungan kerja. Dengan langkah ini, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian yang dialami oleh para pegawai.
Ketua Umum Jaringan Nasional For Prabowo-Gibran sekaligus Ketua KNPI Riau, Nasarudin, mengingatkan semua pihak untuk memberikan kritik yang konstruktif. Hal ini disampaikan menanggapi seruan Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, yang dinilai mengajak untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya.
Menurut Nasarudin, narasi tersebut menggiring opini yang merusak citra pemerintah. “Pernyataan tersebut tidak tepat, tiba-tiba berbicara soal penggulingan presiden, sesuatu yang aneh,” katanya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum batch 2 dengan kuota 2.100 peserta dari seluruh Indonesia.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Peserta yang mengikuti program ini akan mendapatkan sertifikasi resmi dari Kemnaker.
Panitia Kemala Run Bhayangkari 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan yang akan digelar pada 19 April 2026 di Bali United Training Center.
Ajang lari ini dipastikan menjadi event berskala nasional dan internasional dengan jumlah peserta yang telah mencapai target 10.000 peserta. Ketua Panitia Deny Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa persiapan panitia kini telah memasuki tahap akhir. (***)


