Tangerang — Polemik penyegelan rumah doa milik jemaat Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Thesalonika di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, memicu perdebatan luas. Kejadian ini terjadi setelah pelaksanaan ibadah Jumat Agung, yang menandai awal dari rangkaian perayaan Paskah. Penyegelan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang karena bangunan tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai tempat ibadah.
Awalnya, bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan yayasan. Namun, dalam perkembangannya, lokasi itu dipakai sebagai tempat aktivitas peribadatan oleh jemaat POUK Thesalonika. Hal ini kemudian memicu keberatan sebagian warga setempat, yang menganggap penggunaan bangunan tidak sesuai dengan peruntukan awal serta belum memenuhi persyaratan administratif.
Camat Teluknaga, Kurnia, menjelaskan bahwa perubahan fungsi bangunan ini menjadi alasan munculnya dinamika di masyarakat. Warga meminta agar aktivitas ibadah dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan perizinan terpenuhi. Meskipun pemerintah kecamatan tidak melarang kegiatan ibadah, mereka menekankan bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan Menteri Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
Sebagai solusi sementara, pemerintah menawarkan fasilitas Aula kantor bersama untuk digunakan jemaat beribadah sambil menunggu proses administrasi selesai.
Sebelum penyegelan, warga mendatangi rumah doa tersebut sekitar pukul 12.30 WIB, setelah waktu Shalat Jumat selesai. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP telah berjaga di lokasi untuk mengantisipasi situasi. Perwakilan warga dan pengurus jemaat kemudian melakukan dialog selama kurang lebih dua jam. Diskusi berakhir sekitar pukul 14.30 WIB dengan permintaan agar rumah doa ditutup permanen.
Penutupan bangunan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang karena rumah doa belum memiliki izin PBG. Kasatpol PP Kabupaten Tangerang, Ana Supriyatna, menyatakan bahwa penyegelan dilakukan terhadap bangunan sehingga tidak boleh ada aktivitas di dalamnya.
“Yang kami segel adalah bangunannya. Tidak boleh ada kegiatan apa pun di dalamnya dan pintu juga sudah kami kunci,” ujarnya.
Pemerintah setempat mengimbau seluruh pihak menjaga kondusivitas dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) turut menyoroti penyegelan rumah doa tersebut dan menyampaikan kecaman atas peristiwa yang terjadi usai ibadah Jumat Agung. Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Etika Saragih, menyatakan keprihatinan karena kejadian berlangsung saat umat Kristen memasuki rangkaian perayaan Paskah.
“Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam tindakan penyegelan tempat ibadah jemaat Persekutuan Oikoumene Umat Kristen Tesalonika di Teluknaga, Tangerang,” kata Etika dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).
PGI menilai peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada kehidupan beragama umat. Menurutnya, kejadian itu melukai perasaan umat Kristen yang sedang menjalani rangkaian perayaan Paskah serta dinilai mencederai komitmen kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945.
Meski demikian, PGI menyatakan memahami pentingnya aturan perizinan bangunan, namun penegakan hukum dinilai tidak boleh mengorbankan hak dasar warga negara. PGI juga mendorong penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog serta pendekatan yang menjunjung toleransi dan keadilan bagi semua pihak. (***)


