Jawa Barat — Langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam mempermudah rakyat membayar pajak kendaraan telah menjadi topik perbincangan hangat. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah penghapusan syarat wajib yang sebelumnya mempersulit proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Salah satu aturan yang dihapus adalah kewajiban bagi pembayar pajak untuk membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik pertama kendaraan saat mengurus pembayaran pajak tahunan motor. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting dalam mempercepat dan memudahkan proses administrasi pajak kendaraan.
Dengan adanya kebijakan ini, para pembayar cukup membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saat mengurus perpanjangan di Samsat. Hal ini dilakukan karena Dedi Mulyadi melihat banyak masyarakat kesulitan dalam mengurus pajak kendaraan, terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan.
“Perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda. Cukup bawa STNK saja,” tulis Dedi Mulyadi dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, Senin (6/4/2026).
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena tidak memiliki akses ke KTP pemilik pertama kendaraan.
Dengan kebijakan ini, ia berharap kemudahan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Berkat bantuan Bapak dan Ibu semua yang membayar pajak kendaraan bermotor, pendapatan terus meningkat dan pembangunan jalan terus kita lakukan,” ujar Dedi Mulyadi.
Pemprov Jabar juga menilai bahwa kebijakan Dedi Mulyadi akan memberikan dampak positif dalam mempercepat pelayanan di kantor Samsat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik di sektor administrasi kendaraan.
Sebelum kebijakan ini diumumkan, sempat beredar video yang menunjukkan adanya pungutan liar saat pembayaran pajak mobil di Kabupaten Bandung Barat. Video tersebut viral di media sosial, dengan seorang warga mengaku diminta tambahan uang sebesar Rp 700 ribu agar proses pembayaran pajaknya bisa dilakukan.
Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Deni Priaone. Dalam rekaman, disebutkan bahwa biaya tambahan itu diperlukan untuk “nembak” KTP pemilik asli kendaraan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem administrasi pajak kendaraan yang selama ini berjalan.
Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus pajak kendaraan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik pungutan liar yang sering kali terjadi dalam proses administrasi pajak.
Langkah Dedi Mulyadi dalam mempermudah pembayaran pajak kendaraan merupakan respons terhadap keluhan masyarakat yang selama ini merasa terbebani oleh aturan yang rumit. Dengan menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama kendaraan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mempercepat proses administrasi di Samsat.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas layanan publik di sektor kendaraan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengurus pajak kendaraan tanpa harus khawatir terkena pungutan liar atau aturan yang rumit. (***)


