Papua Tengah — Komisi Kepolisian Daerah Papua Tengah melakukan sejumlah langkah strategis dalam upaya menstabilkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Dogiyai. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah penarikan Kompol Yotbech dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Dogiyai. Langkah ini diambil setelah terjadinya rangkaian kericuhan yang menciptakan ketegangan di wilayah tersebut.
Kapolda Papua Tengah, Inspektur Jenderal Jermias Rontini, resmi mencopot Kompol Yotbech Mince Mayor dari jabatannya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan situasi keamanan. Dalam Surat Perintah Nomor: Sprin/295/IV/KEP.2026, Kapolda menunjuk Ajun Komisaris Besar Dennis Arya Putra sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolres Dogiyai.
Sementara itu, Kompol Yotbech ditarik ke Mapolda Papua Tengah untuk bertugas sebagai Perwira Menengah (Pamen).
“Iya, (yang bersangkutan) ditarik ke Polda,” ujar Irjen Jermias Rontini saat dikonfirmasi di Nabire, Senin (6/4/2026).
Plt Kapolres Dogiyai, AKBP Dennis Arya Putra menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah normalisasi situasi di lapangan.
Ia memprioritaskan rasa aman bagi warga agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan.
“Sekarang yang kita utamakan adalah keselamatan masyarakat. Kita menjaga kondusivitas dulu, baru kemudian melakukan pendalaman (kasus),” tutur Dennis.
Ia juga merangkul pemerintah daerah, tokoh adat, serta tokoh agama untuk bersinergi menurunkan tensi ketegangan di Dogiyai.
Konflik di Dogiyai dipicu oleh penemuan jenazah seorang anggota Polri berinisial JE di parit sekitar Gereja Kingmi Ebenezer, Kampung Kimupugi, Distrik Kamuu, Selasa pagi. Korban ditemukan dengan luka senjata tajam di bagian leher dan kepala.
Peristiwa tersebut memicu eskalasi kekerasan. Pada siang harinya, personel kepolisian yang sedang berpatroli di Jalan Trans Nabire-Enaro diserang kelompok massa menggunakan senjata tradisional panah, yang mengakibatkan satu anggota terluka. Serangan berlanjut hingga malam hari dengan sasaran markas komando (mako) Polres Dogiyai.
Berdasarkan data awal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, kericuhan ini diduga telah merenggut nyawa lima warga sipil.
“Dari data yang kami terima, ada lima warga sipil dan satu polisi yang meninggal dunia dalam kericuhan di Dogiyai Selasa lalu,” kata Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey.
Meski demikian, Frits menekankan perlunya verifikasi lapangan untuk memastikan validitas jumlah korban. Tim Komnas HAM dijadwalkan bertolak ke Dogiyai pada Rabu esok guna melakukan investigasi mendalam dan menemui pihak-pihak terkait. (***)


