Polemik Hak Cipta dan Distribusi Royalti di Tengah Revisi Undang-Undang Hak Cipta
Di tengah proses revisi Undang-Undang Hak Cipta, isu hak cipta dan distribusi royalti terus menjadi topik yang hangat dibicarakan. Pada awal bulan lalu, sekitar 60 pencipta lagu melaporkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dugaan penahanan royalti sebesar Rp14 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya menjadi perhatian para pencipta, tetapi juga institusi pemerintah.
Respons Piyu soal 60 pencipta lagu yang gugat LMKN ke KPK, akan kawal dari sisi konstitusi
Piyu Padi, Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), memberikan komentarnya mengenai laporan tersebut. Ia menyebutnya sebagai bagian dari dinamika yang wajar dalam kalangan pencipta lagu. Menurutnya, setiap pihak memiliki cara sendiri dalam memperjuangkan haknya, meskipun tujuan akhirnya sama.
“Sebenarnya kita semua punya semangat yang sama. Jadi, kalau ada teman-teman dari 60 pencipta yang juga lagi melaporkan ke KPK, itu adalah bagian dari dinamika masing-masing dari para komposer, pencipta lagu,” ujarnya saat dijumpai oleh awak media di Gedung Kementerian HAM Jakarta pada Senin (6/4/2026).
Meski merasa memiliki semangat yang sama, Piyu menegaskan bahwa AKSI akan tetap memperjuangkan hak pencipta lagu dari sisi regulasi dan konstitusi. Ia menekankan pentingnya membenahi aturan sistem perundangan yang saat ini dinilai belum berpihak pada pencipta lagu.
“Kalau dari kami lebih kepada mengawal dari sisi regulasinya, kami AKSI ini lebih mengawal dari sisi konstitusinya, bagaimana kami berupaya untuk membenahi aturan sistem perundangan yang saat ini kami rasa masih belum berpihak pada pencipta lagu,” tambahnya.
Posan Tobing tegaskan hak cipta melekat pada pencipta lagu
Posan Tobing, yang turut hadir bersama Piyu dan Ari Bias, memberikan perspektif tambahan terkait perlindungan hak cipta lagu di Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun sistem yang efektif untuk melindungi hak cipta di dalam negeri, sehingga para pencipta lagu tidak perlu mendaftarkan karya mereka ke luar negeri demi keamanan dan pengakuan hak mereka.
“Bagaimana caranya hak cipta lagu ini bisa dapat dilindungi dengan baik di negara kita sendiri. Bahkan banyak juga pencipta lagu saat ini yang sudah gak terlalu percaya lagi karena karya lagunya diperlakukan semena-mena di negaranya sendiri, akhirnya mereka mendaftarkan ke negara lain,” katanya dengan nada tegas.
Menurut drummer sekaligus produser bernama asli Haposan Harianto Tobing tersebut, hak cipta lagu harus secara otomatis melekat pada pencipta lagu dan tidak berpindah kepada pengguna lagu.
“Intinya adalah hak cipta melekat kepada pencipta lagu bukan pada pengguna lagu.”
Ari Bias sebut keterlambatan distribusi royalti berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem royalti nasional
Ari Bias juga menyoroti permasalahan soal distribusi royalti yang sempat terjadi antara LMKN dan LMK. Menurutnya, keterlambatan penyaluran royalti tersebut berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem royalti nasional secara keseluruhan.
“Kemarin sempat ada persoalan keterlambatan distribusi royalti dari LMKN kepada LMK itu kan. Akhirnya menjadi persoalan dan isu itu sendiri yang kami juga mencermati bahwa itu berpotensi menjadi krisis kepercayaan dari para pencipta, juga terhadap sistem royalti nasional ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ari menilai bahwa permasalahan soal keterlambatan distribusi royalti tersebut juga perlu mendapatkan perhatian yang serius sehingga didapatkan solusi yang terbaik juga.
“Jadi, itu perlu kita mencermati, perlu kita waspadai supaya ada jalan keluar yang terbaik untuk tata kelola royalti nasional ini.”
Isu Royalti yang Terus Mengemuka
Masalah royalti tidak hanya terbatas pada LMKN dan LMK. Beberapa isu terkait sistem pengelolaan royalti musik juga terus muncul. Contohnya, royalti LMK ARDI dan RAI yang tidak cair, serta langkah Rhoma Irama yang menyumbangkan Rp100 juta untuk membantu para pencipta. Ariel NOAH juga turut menyampaikan pandangannya tentang kekurangan sistem pengelolaan royalti musik.
Selain itu, royalti Spotify telah mencapai angka fantastis yaitu Rp184,5 triliun pada tahun 2025, yang merupakan rekor terbesar dalam sejarah. Angka ini menunjukkan potensi besar dari industri musik digital, namun juga memperkuat kebutuhan akan sistem pengelolaan royalti yang transparan dan adil.
Dengan begitu, isu hak cipta dan distribusi royalti terus menjadi perhatian utama bagi para pencipta, pengusaha musik, dan pemerintah. Diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa sistem yang ada benar-benar melindungi hak-hak para pencipta dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri musik.


