Gaji PPPK Tertunda, Kemenag Maluku Tengah Ungkap Alasannya

Keterlambatan Pembayaran Tukin PPPK di Maluku Tengah

Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Maluku Tengah diketahui masih mengalami keterlambatan dalam menerima hak-hak mereka. Hal ini mencakup tunjangan kinerja (tukin) yang seharusnya diterima selama dua bulan, yaitu November hingga Desember 2025.

Keterlambatan tersebut terjadi baik untuk PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu tahap II. Kepala Kantor Kemenag Maluku Tengah, Abdul Gani Wael, menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah kendala teknis dalam proses penganggaran dan pencairan. Untuk PPPK paruh waktu, pembayaran masih menunggu proses revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang saat ini sedang berlangsung.

Sementara itu, tukin PPPK penuh waktu tertunda karena anggarannya dialihkan ke tahun 2026 melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Abdul Gani menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu proses revisi anggaran. Ia juga menegaskan bahwa sistem pencairan anggaran telah berbasis digital, sehingga tidak memungkinkan adanya penahanan gaji oleh pihak tertentu.

“Semua proses melalui KPPN dan langsung ditransfer ke rekening pegawai. Tidak ada pembayaran manual,” tegasnya. Menurut Abdul Gani, pihaknya hanya bertugas menginput data pegawai sebelum diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk proses pencairan.

Penjelasan dari Kasubag Tata Usaha

Senada dengan pernyataan Kepala Kemenag, Kasubag Tata Usaha Kemenag Maluku Tengah, Ibrahim S. Wailissa, menjelaskan bahwa tukin dua bulan yang belum terbayar merupakan kewajiban tahun 2025 yang akan diselesaikan pada 2026. Menurutnya, keterlambatan ini terjadi karena keterbatasan anggaran, khususnya untuk pegawai pada fungsi agama, sementara pegawai pendidikan telah menerima hak mereka.

“Tunjangan Januari hingga Maret 2026 sudah dibayarkan, termasuk THR. Sedangkan dua bulan di tahun 2025 masih menjadi tunggakan dan akan dibayarkan melalui skema ABT 2026,” jelas Ibrahim. Meski demikian, ia memastikan bahwa hak-hak pegawai tetap menjadi prioritas dan akan diselesaikan sesuai ketersediaan anggaran.

Baca Juga :  Legislator Senayan Puji Hilirisasi Bauksit yang Ciptakan 14.700 Lapangan Kerja Baru

Proses Penganggaran yang Kompleks

Proses penganggaran yang kompleks menjadi salah satu faktor utama keterlambatan pembayaran tukin PPPK. Revisi DIPA yang sedang berlangsung membuat beberapa proses administratif tertunda. Selain itu, alokasi anggaran yang dialihkan ke tahun 2026 juga memengaruhi realisasi pembayaran bagi PPPK penuh waktu.

Pemda dan instansi terkait terus berupaya mempercepat proses agar hak-hak pegawai dapat segera terealisasi. Namun, tantangan anggaran tetap menjadi hambatan utama dalam pencairan dana.

Harapan untuk Kesejahteraan Pegawai

Meskipun terdapat keterlambatan, pihak Kemenag Maluku Tengah tetap berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan pegawai. Mereka berharap profesionalisme kerja tetap dijaga oleh semua pihak terkait. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi fokus utama agar tidak terulang kembali di masa depan.

Langkah-Langkah yang Dilakukan

Beberapa langkah telah diambil untuk mempercepat proses penganggaran dan pencairan dana. Salah satunya adalah meningkatkan koordinasi antara Kemenag dengan KPPN dan instansi terkait lainnya. Selain itu, pihak Kemenag juga terus memantau perkembangan revisi DIPA agar bisa segera dilanjutkan ke tahap pencairan.

Selain itu, pihak Kemenag juga berupaya memberikan informasi yang lebih jelas kepada para PPPK tentang kondisi anggaran dan proses pencairan. Dengan demikian, harapannya para pegawai dapat lebih memahami situasi yang terjadi dan tetap menjaga semangat kerja meskipun menghadapi keterlambatan.

Kesimpulan

Keterlambatan pembayaran tukin PPPK di Maluku Tengah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti revisi DIPA dan keterbatasan anggaran. Meskipun begitu, pihak Kemenag tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan tersebut melalui skema ABT 2026. Dengan upaya yang dilakukan, diharapkan hak-hak pegawai dapat segera terpenuhi tanpa mengganggu kinerja dan semangat kerja mereka.