Lokal  

Hari Pertama WFH di Cimahi Sepi, ASN Layanan Publik Tetap Hadir dan Absen di Rumah

Kebijakan Work From Home (WFH) di Berbagai Daerah

Penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di berbagai daerah mulai terasa pada hari pertama pelaksanaannya. Di Pemkot Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, suasana kantor terlihat lengang. Kehadiran ASN hanya terlihat pada bidang layanan publik, sementara ruang kantor lainnya tampak sepi.

Sekertaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana bersama Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi M. Ronny dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi Siti Fatonah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah ruang kerja di kompleks Pemkot Cimahi. “Kita keliling melihat pelaksanaan hari pertama WFH di Kota Cimahi dan terlihat cukup lengang, kosong. Parkir juga lengang,” ujarnya.

Pemkot Cimahi menerapkan skema proporsional yaitu WFH 75% dan 25% tetap bekerja dari kantor alias work from office (WFO) setiap hari Jumat. “Diatur oleh pimpinan masing-masing mempertimbangkan kebutuhan layanan,” katanya.

Maria menjelaskan bahwa WFH tidak berlaku bagi pejabat eselon II seperti sekretaris daerah, asisten daerah hingga kepala dinas serta eselon III supaya fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan optimal. Selain itu, WFH pun tidak berlaku bagi unit layanan publik dan unit kegawatdaruratan yang tetap masuk kerja semua untuk melaksanakan tugas pelayanan.

Pemkot Cimahi juga melakukan pengawasan melekat dalam penerapan WFH. Tiap ASN memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus dilakukan dan dilaporkan secara berjenjang. “Untuk absensi, titiknya di rumah, kita sudah mengatur ASN yang didaftarkan WFH oleh dinasnya disertai dengan alamat rumah, jadi nanti kelihatan adakah di rumah atau dimana. Absensi dilakukan 3 kali dan wajib melaporkan kinerjanya, nanti pengawasan oleh pimpinan OPD masing-masing,” kata Maria.

Baca Juga :  Modus penjualan gas oplosan di Karanganyar terungkap: lebih murah dari HET

Penerapan WFH juga dilakukan dalam upaya menghemat energi seperti bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Hal itu juga menjadi upaya Pemkot Cimahi melakukan penghematan anggaran. “Kemudian lampu-lampu dikurangi, komputer banyak yang tidak digunakan. Jadi intinya, juga ada penghematan dengan WFH ini,” tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi Siti Fatonah memastikan bahwa kinerja WFH juga akan berkaitan dengan TPP yang diterima. Sehingga ASN tidak bisa bekerja dimana saja apalagi ke tempat liburan. “Kita punya aplikasi titik domisili mereka harus absen. Pimpinannya bisa cek, ASN enggak bisa absen di mana saja tapi harus di rumah. Ketika kedapatan di luar rumah saat WFH, maka dihitung tidak masuk kerja alias bolos. Sanksi yang akan diberikan dari mulai teguran tertulis hingga otomatis TPP kena potongan,” katanya.

Perubahan di Lingkungan Kantor Setda Kota Tasikmalaya

Suasana di lingkungan Kantor Setda Kota Tasikmalaya tampak berbeda dari biasanya. Sejumlah ruangan terlihat sepi, jumlah pegawai yang hadir dapat dihitung dengan jari, sementara sebagian alat elektronik dan lampu ruangan tidak dioperasikan. Di lorong-lorong kantor, suasana lengang begitu terasa. Aktivitas yang biasa dipenuhi pegawai nampak berkurang, hanya menyisakan para petugas keamanan yang berjaga serta sejumlah office boy yang tetap menjalankan tugasnya menjaga kebersihan dan operasional dasar perkantoran.

Kondisi tersebut seiring dengan mulai diterapkannya kebijakan WFH oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, mulai Jumat 10 April 2026 ini. Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan bersama sejumlah pejabat memonitor langsung kebijakan WFH dengan mengkroscek beberapa ruangan. “Ini hari pertama, kita lakukan bertahap. Di setiap gedung atau kantor aktivitas dipusatkan di satu titik, karena sebagian ASN melaksanakan WFH,” kata Viman.

Baca Juga :  Pemotor RX King Dibacok Orang Tak Dikenal di Pangandaran

Viman menyebutkan bahwa inti dari kebiasaan kerja baru itu bagian dari penghematan sumber energi. Kendati demikian, setiap pegawai yang sedang WFH tetap diwajibkan absen sebanyak tiga kali dalam sehari. “WFH ini serius bukan hanya bercanda. Tadi saya sudah lihat mereka rapat dari Zoom dengan pimpinannya,” ujarnya.

Penerapan Sistem Kerja Fleksibel di Kabupaten Bandung Barat dan Garut

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai memberlakukan sistem kerja fleksibel bagi ASN sejak Jumat 10 April 2026 melalui skema kombinasi WFO dan WFH secara selektif, guna meningkatkan efisiensi anggaran dan kinerja birokrasi tanpa mengganggu pelayanan publik. Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa penerapan sistem ini tidak berlaku menyeluruh untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD). “Untuk OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, kami tetap mewajibkan pegawainya bekerja dari kantor agar pelayanan tidak terganggu,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menyatakan akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini mengikuti arahan pemerintah pusat. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan pihaknya akan patuh terhadap kebijakan pusat terkait WFH, meski pelaksanaan teknis di lapangan masih akan dibahas lebih lanjut. “Kita akan ikuti kebijakan dari pemerintah pusat, cuman teknisnya kita akan rapatkan terlebih dahulu,” ucap Syakur, kemarin.

Ia menegaskan bahwa pembahasan teknis perlu dilakukan agar pelaksanaan WFH berjalan lancar dan berkesinambungan tanpa mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Elektronik dalam Pengawasan WFH

Sementara itu, pemerintah menegaskan penerapan skema kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada setiap Jumat tidak mengurangi tingkat pengawasan. Mekanisme baru ini justru memperkuat sistem kontrol berbasis kinerja yang lebih terukur, transparan, dan terdokumentasi secara digital.

Baca Juga :  Pemkab Sumenep Hanya Rehab 3 Pasar Tahun 2026, Dewan Kritik Perbaikan Minim

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menegaskan sistem kerja fleksibel tetap menuntut disiplin dan akuntabilitas tinggi dari setiap ASN. “Setiap ASN terikat pada sasaran kinerja pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama,” kata Rini seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan pola kerja kombinasi empat hari work from office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari WFH pada hari Jumat. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN yang menekankan capaian kinerja dibandingkan dengan kehadiran fisik. Dalam skema ini, pengawasan tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang terukur melalui sistem digital.