Jakarta — Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan di lingkungan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta kini menjadi perhatian masyarakat. Mulai April 2026, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu diperbolehkan bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi pegawai yang menjalankan tugas administratif dan dukungan manajemen.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta mulai menerapkan kebijakan WFH setiap hari Jumat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih Prita Kartika Perdhana menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen serta yang mengurusi bidang administrasi.
“Peraturan WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen serta yang mengurusi bidang administrasi,” ujar Galih kepada awak media, Jumat (10/4/2026).
Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN serta Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada hari ini.
Meski kebijakan WFH diberlakukan, layanan publik tetap berjalan normal. Pegawai yang bertugas di bidang pelayanan paspor, izin tinggal, hingga petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta tetap bekerja seperti biasa.
“Petugas layanan atau yang melakukan pengawasan keimigrasian tetap bekerja sebagaimana biasanya, tidak ada kebijakan WFH di sisi pelayanan,” tegasnya.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menyebut kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi serta mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Menurutnya, kebijakan WFH tidak berlaku bagi petugas di pelabuhan internasional, pos lintas batas negara, serta unit intelijen dan pengawasan keimigrasian.
“Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Kami memastikan operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap pegawai yang menjalankan WFH. Atasan langsung diwajibkan memantau kinerja harian guna menjaga produktivitas. Seluruh jajaran imigrasi di Indonesia pun diinstruksikan untuk tetap mengutamakan pelayanan publik.
“Saya menginstruksikan seluruh pimpinan untuk memastikan layanan tetap berjalan cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Pelaksanaan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan,” tandasnya.
Tujuan utama dari kebijakan WFH adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan menerapkan kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memberikan fleksibilitas dalam bekerja.
Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan oleh Imigrasi Soekarno-Hatta tetap optimal dan tidak terganggu.
Dengan penerapan kebijakan WFH yang terbatas, Imigrasi Soekarno-Hatta menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas layanan publik sekaligus mengadopsi pendekatan kerja yang lebih modern dan berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menerapkan inovasi tanpa mengorbankan fungsi inti pemerintahan. (***)


