News  

Imigrasi Soetta Terapkan Kerja Jarak Jauh di Bidang Administrasi, Petugas Layanan Terminal Tetap Beroperasi Normal

Kebijakan WFH di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya, khususnya dalam hal penggunaan energi.

Galih Prita Kartika Perdhana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, menjelaskan bahwa kebijakan WFH diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalani tugas dukungan manajemen dan administratif. Dalam pernyataannya, ia mengatakan:

“Peraturan WFH diperuntukan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen serta yang mengurusi bidang administrasi.”

Penerapan kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 yang berlaku mulai hari ini.

Pegawai yang Tetap Bertugas

Meskipun kebijakan WFH diterapkan, tidak semua pegawai diizinkan bekerja dari rumah. Pegawai Negeri Sipil yang tetap bertugas seperti biasa di hari Jumat meliputi seluruh personel yang bertugas di kantor imigrasi seperti pelayanan paspor dan izin tinggal serta tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) pada bandara yang terletak di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten.

Galih menegaskan bahwa:

“Jadi untuk petugas layanan atau yang melakukan pengawasan keimigrasian itu tetap bekerja sebagaimana biasanya, tidak ada kebijakan WFH di sisi pelayanan.”

Selain di Bandara Soekarno-Hatta, petugas imigrasi yang tidak melaksanakan WFH juga berada di penempatan pelabuhan internasional dan pos lintas batas negara serta unit intelijen dan pengawasan keimigrasian.

Tujuan Kebijakan WFH

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menambahkan bahwa kebijakan WFH hadir untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih efisien. Hal ini dilakukan guna menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

Baca Juga :  4 tanda exchange kripto berbahaya, waspada!

Menurutnya, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tetap berjalan lancar tanpa gangguan.

“Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang selama ini kita bangun,” ujarnya.

Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan akan memberi pengawasan ketat terhadap efektivitas kerja pegawai yang menjalankan WFH. Setiap atasan langsung diwajibkan memantau hasil kerja harian guna memastikan produktivitas tetap terjaga meskipun tidak berada di kantor secara fisik.

Hendarsam menyampaikan instruksi kepada seluruh jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tetap memprioritaskan kepentingan publik sebagai yang utama. Ia mengatakan:

“Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala kantor imigrasi dan kepala rumah detensi imigrasi untuk memantau langsung di lapangan dan memastikan layanan tetap berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan.”

Kesimpulan

Dengan penerapan kebijakan WFH, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta berupaya menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan. Meski beberapa pegawai diizinkan bekerja dari rumah, fokus utama tetap pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan keimigrasian yang cepat, transparan, dan akurat.