Laporan Hukum Jusuf Kalla Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
Jusuf Kalla (JK) mengambil langkah hukum terkait tudingan yang menyebutnya sebagai pelaku pendanaan isu ijazah palsu Joko Widodo. Langkah ini dilakukan setelah adanya pernyataan dari Rismon Hasiholan Sianipar, seorang ahli digital forensik, yang menuduh JK terlibat dalam kasus tersebut. Laporan ini dilayangkan ke Bareskrim Polri oleh kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu.
Akun YouTube dan Narasumber yang Dilaporkan
Menurut Abdul Haji, beberapa akun YouTube dan narasumber yang menjadi sumber informasi dalam tudingan tersebut diduga terafiliasi dengan Solo atau lingkaran Joko Widodo. Beberapa akun yang dilaporkan antara lain:
- Ruang Konsensus – Milik Budhius M Piliang, yang menghadirkan Mardiansyah Semar, Ketua Rampai Nusantara.
- Mardiansyah Semar dikenal sebagai relawan pendukung Jokowi. Dalam pernyataannya di YouTube, ia menuduh JK masih haus kekuasaan dan memiliki insting berkuasa yang tidak rasional.
-
Pernyataan tersebut dinilai sebagai hoaks yang perlu diuji kebenarannya.
-
Musik Ciamis – Akun YouTube yang diduga menyebarkan pernyataan serupa dari Mardiansyah Semar.
-
Mosato TV – Milik Laurensius Irjan Buu, yang menulis judul “JK Diseret Pidana Provokasi” di kanal YouTube-nya.
- Pernyataan tersebut dinilai sangat fatal karena menyebut indikasi kemunafikan dan dukungan terhadap Prabowo.
Selain itu, Abdul Haji juga menyebut bahwa empat akun YouTube dan narasumber yang dilaporkan terafiliasi dengan Solo. Meski tidak secara langsung menyebutkan keterkaitan dengan Jokowi, ia menegaskan bahwa penggunaan istilah “Solo” bisa ditafsirkan sendiri oleh publik.
Kuasa Hukum Jusuf Kalla Tegaskan Tidak Ada Kepentingan Politik
Abdul Haji Talaohu menegaskan bahwa Jusuf Kalla saat ini adalah tokoh bangsa yang aktif dalam misi kemanusiaan sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, JK tidak memiliki kepentingan politik terkait isu ijazah Jokowi seperti yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang dilaporkan.
“Jadi dia tidak punya kepentingan politik, interest politik untuk memanfaatkan tuduhan-tuduhan orang itu, bahwa JK di balik isu ini,” ujar Abdul Haji.
Pihak JK menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 439 juncto Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP yang baru), serta Pasal 27A juncto 45 di Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik atau tuduhan fitnah, serta pasal berita hoaks atau bohong.
Klarifikasi Jusuf Kalla
Sebelumnya, Jusuf Kalla memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa dirinya menggelontorkan dana sebesar Rp5 miliar dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia membantah keras tudingan tersebut dan mengaku tidak mengenal Rismon secara pribadi.
“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apa pun, ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal, ya saya kenal. Tapi yang lainnya tidak,” jelas JK.
Ia juga mempertanyakan dasar pernyataan Rismon yang menudingnya. JK mengaku tidak pernah membantu siapapun dalam kasus tersebut meskipun mengenal Roy Suryo.
“Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan?” ucapnya.
Penutup
Laporan hukum yang dilayangkan oleh Jusuf Kalla bertujuan untuk mencari kebenaran atas tudingan yang disampaikan oleh Rismon Hasiholan Sianipar dan para narasumber lainnya. Dengan melibatkan beberapa akun YouTube dan YouTuber, pihak JK ingin menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak berdasar dan dapat merusak reputasi seseorang.


