News  

Pajak kripto jadi sumber pendapatan negara yang meningkat



JAKARTA — Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak diberlakukannya regulasi pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan semakin terintegrasinya aktivitas kripto dalam sistem ekonomi formal Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan bahwa penerimaan pajak kripto mencapai total sebesar Rp1,96 triliun sepanjang periode 2022 hingga Februari 2026. Angka ini terdiri dari pajak PPh 22 sebesar Rp1,09 triliun dan pajak PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar.

Jika dilihat per tahun, penerimaan pajak kripto terus mengalami pertumbuhan. Dalam empat tahun terakhir, angka tersebut mulai dari Rp246,54 miliar pada 2022, turun sedikit menjadi Rp220,89 miliar pada 2023, lalu meningkat tajam menjadi Rp620,38 miliar pada 2024, dan mencapai Rp796,73 miliar pada 2025. Pada awal tahun 2026, realisasi pajak kripto telah mencapai Rp84,7 miliar.

Meskipun kontribusi pajak kripto masih relatif kecil dibandingkan sektor ekonomi digital lainnya, seperti Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tercatat sebesar Rp37,40 triliun, fintech peer-to-peer lending dengan pendapatan pajak sebesar Rp4,64 triliun, serta Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun, laju pertumbuhan pajak kripto tergolong progresif. Pertumbuhan ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah investor dan volume transaksi di pasar kripto.

Salah satu pelaku industri kripto, Indodax, memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak tersebut. CEO Indodax William Sutanto menyatakan bahwa pihaknya telah mencatatkan setoran pajak sebesar Rp907,11 miliar. Angka ini terdiri dari PPh 22 sebesar Rp520,16 miliar dan PPN sebesar Rp386,95 miliar.

William menekankan bahwa kepatuhan pajak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kripto. Ia menyatakan, “Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi. Kami melihat kepatuhan sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem kripto di Indonesia.”

Baca Juga :  Kesehatan anak: Gizi seimbang lawan stunting tanpa batas sosial

Pemerintah juga berencana untuk memperkuat pengawasan dan memperluas basis perpajakan di sektor ekonomi digital, termasuk kripto. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri sekaligus menjaga tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Di tengah pertumbuhan ini, William menilai bahwa edukasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan tetap diperlukan. Tujuannya adalah agar para investor memahami tidak hanya potensi keuntungan, tetapi juga kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas mereka. Kepatuhan terhadap regulasi akan menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.