Percepatan Sertifikasi Lahan di Kecamatan Popayato Timur
Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya mempercepat proses sertifikasi lahan milik warga di Kecamatan Popayato Timur. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan isu yang sebelumnya menjadi harapan masyarakat dan janji dari sejumlah perusahaan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan serta melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak perusahaan. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato pada Jumat (10/4/2026), berbagai pihak terkait turut hadir, termasuk Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Kepala Kantor Pertanahan Pohuwato Andi Baso Thabrani, unsur kepolisian, perwakilan perusahaan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim percepatan sertifikasi.
Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan perusahaan dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut situasi yang sempat memanas kini telah mendapat perhatian aparat kepolisian, sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah.
“Alhamdulillah sudah ada atensi dari Kapolres dengan penurunan personel, sehingga kondisi bisa terkendali,” ujarnya.
Saipul mengakui bahwa persoalan sertifikasi lahan tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi harapan masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat proses penerbitan sertipikat melalui koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan.
Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan mantan Direktur PT Inti Global Laksana (IGL) Group, Ir Burhanuddin, yang menyatakan kesiapan perusahaan untuk membantu dari sisi administrasi.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Saipul meminta keterlibatan aktif dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga masyarakat pemilik lahan.
“Kami harapkan semua pihak proaktif, terutama saat ada dokumen yang harus ditandatangani di BPN,” jelasnya.
Menurutnya, percepatan sertifikasi tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, tetapi juga menjaga kelancaran aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.
Proses Verifikasi dan Teknologi Drone
Sejumlah surat dari desa telah diterima sebagai bagian dari proses awal, dan ke depan identifikasi lahan akan dilakukan dengan bantuan teknologi drone, disertai verifikasi lapangan oleh tim.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Pohuwato, Andi Baso Thabrani, mengatakan pihaknya akan menelaah data yang masuk untuk menentukan apakah lahan tersebut dapat dimasukkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun ini.
“Data yang masuk akan kami cek di peta untuk melihat kemungkinan masuk dalam program PTSL,” katanya.
Ia menegaskan, kelengkapan administrasi menjadi syarat utama dalam proses penerbitan sertipikat. Untuk tahun 2026, target PTSL di Pohuwato mencakup sekitar 948 hektare lahan yang berlokasi di Desa Wonggarasi Barat.
Proses pemetaan, lanjutnya, akan menggunakan teknologi drone guna mempercepat pendataan, meski lokasi prioritas tetap disesuaikan dengan kesiapan data di lapangan.
Jika belum dapat terakomodasi tahun ini, lahan yang diajukan akan diupayakan masuk dalam program berikutnya.
“Kami tetap berupaya agar bisa terealisasi tahun ini, dengan dukungan semua pihak,” pungkasnya.


