Persidangan Dugaan Suap Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Kediri
Sidang perkara dugaan suap pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri kembali mengungkap fakta menarik yang memperlihatkan kompleksitas hubungan antara para pihak terkait. Salah satu yang menjadi sorotan adalah status Muhammad Saifudin, seorang event organizer (EO), yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2024–2029.
Penasihat hukum terdakwa Sutrisno, Achmad Sholikin Ruslie, mempertanyakan peran Saifudin dalam perusahaan yang terlibat dalam kasus ini. Ia bertanya kepada Saifudin apakah istri Saifudin benar-benar menjadi direktur atau hanya sebagai figur yang tidak aktif. Saifudin menjawab bahwa istri tersebut memang direktur sungguhan.
Ruslie kemudian menyoroti potensi konflik kepentingan yang muncul dari posisi Saifudin sebagai anggota dewan. Menurutnya, anggota dewan dilarang melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan konflik dengan tugas-tugasnya. Ia bertanya apakah pekerjaan penyedia jasa seperti yang dilakukan Saifudin melanggar aturan tersebut. Saifudin menjawab singkat, “Tidak tahu.”
Ketua Majelis Hakim I Made Yuliada langsung menimpali dengan pertanyaan serupa, “Masak tidak tahu.” Saifudin pun menjelaskan bahwa ia dan timnya baru mengetahui hal tersebut setelah pengembalian kuitansi. Ketika hakim bertanya apakah ia mundur dari proyek tersebut, Saifudin menjawab, “Tidak yang mulia.”
Ruslie kemudian menghubungkan jawaban Saifudin dengan kesaksian sebelumnya dari Ima Rohana. Ia menegaskan bahwa jika Saifudin benar-benar tidak tahu, maka pernyataan Ima Rohana yang menyebutkan bahwa CV Saifudin digunakan karena pengalaman mengadakan ujian CPNS harus dipertimbangkan. Ia menantang Saifudin untuk menjawab apakah ia akan mengatakan hal yang sama tentang pengisian CPNS yang dibiayai dari APBD sementara tugas DPRD adalah mengesahkan APBD.
Saifudin mencoba menjelaskan keterlibatannya dalam proyek CPNS. Ia mengatakan bahwa mereka menggunakan bendera lain, meskipun tetap melakukan pekerjaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengalaman mereka menjadi alasan utama dalam pengerjaan proyek tersebut.
Ruslie kembali mengejar dengan pertanyaan terkait mekanisme pengadaan. Ia bertanya apakah proses tersebut dilakukan melalui tender. Saifudin menjawab bahwa untuk CPNS, prosesnya dilakukan melalui penunjukan langsung (PL), sehingga mereka hanya menjadi subkontraktor.
Pernyataan Saifudin langsung ditanggapi oleh Ruslie. Ia menegaskan bahwa meskipun perundang-undangan membolehkan pekerjaan yang dilakukan oleh pemenang tender atau penunjukan langsung, tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga seperti Saifudin, terlebih lagi ia sebagai anggota dewan. Ia menegaskan bahwa Saifudin berisiko melanggar tata tertib anggota dewan.
Ruslie juga menyentil peran pihak perusahaan dalam persidangan sebelumnya. Ia menyinggung bahwa istri Saifudin sebelumnya tidak tahu banyak hal, termasuk teknis pengerjaan proyek. Ia menegaskan bahwa saat ini Saifudin tidak sembunyi-sembunyi, bahkan terang-terangan, meskipun ia bukan direktur, melainkan wakil direktur.
Menjawab hal itu, Saifudin menegaskan bahwa pihaknya telah mengubah langkah ke depan. Ia menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka beralih mengerjakan proyek swasta dan tidak lagi menerima dana dari anggaran pemerintah.


