Sidang Kasus Penghasutan di PN Magelang Memasuki Tahap Pemeriksaan Saksi
Sidang lanjutan kasus dugaan penghasutan dalam demonstrasi Agustus 2025 di Kota Magelang memasuki tahap pemeriksaan saksi. Dalam sidang yang digelar pada Jumat (10/4/2026) kemarin, sejumlah tokoh nasional dihadirkan untuk memberikan pandangan hukum terhadap perkara yang menjerat tiga terdakwa. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Magelang itu menghadirkan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, sebagai saksi ahli.
Delpedro Marhaen datang langsung dari Jakarta untuk memberikan keterangan yang dinilai krusial bagi nasib para terdakwa, yaitu Enrille, aktivis komunitas Ruang Juang, serta dua mahasiswa Universitas Tidar, Muhammad Azhar Fauzan dan Purnomo Yogi Antoro. Dalam kesaksianya, ia menyampaikan bahwa ada dukungan luas dari berbagai kalangan terhadap para terdakwa.
Ia menyebut, sekitar 120 tokoh—mulai dari akademisi hingga mantan aparat penegak hukum—telah menyatakan sikap agar para aktivis dibebaskan. “Nama-nama besar seperti Prof. Sulistyowati dari UI hingga mantan pejabat kejaksaan turut mendukung. Intinya, kebebasan berpendapat tidak seharusnya dihukum,” tegasnya.
Menurut Delpedro, pola penanganan kasus ini mencerminkan kecenderungan kriminalisasi terhadap aktivis yang menyuarakan kritik. Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, termasuk kemungkinan pemberian amnesti atau pembebasan bagi para terdakwa. “Ini bukan hanya soal Magelang. Pola serupa terjadi di berbagai daerah. Putusan pengadilan di Jakarta yang membebaskan para terdakwa bisa menjadi rujukan penting bagi pengadilan negeri lainnya seperti di Magelang,” tambahnya.
Sementara itu, saksi ahli lainnya, Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menilai bahwa kasus ini belum didukung investigasi negara yang komprehensif terkait peristiwa demonstrasi Agustus 2025. Ia melihat adanya keterkaitan antara tiga terdakwa dengan ratusan peserta aksi lainnya yang saat itu turun ke jalan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan publik.
“Sekitar 700 orang menyuarakan hal yang sama. Ketika saluran formal tidak tersedia, jalanan menjadi ruang ekspresi warga. Itu bagian dari demokrasi,” ujarnya. Bivitri juga menekankan bahwa masyarakat yang tidak memiliki otoritas formal hanya memiliki satu kekuatan utama, yakni kebebasan berbicara. Oleh karena itu, tindakan hukum terhadap ekspresi tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip hak asasi manusia.
Di sisi lain, tim pembela turut menyoroti arah tuntutan jaksa yang dinilai belum kuat dalam membuktikan unsur penghasutan. Mereka bahkan menilai jaksa “kehilangan arah” dalam membangun konstruksi perkara. Para ahli berharap, ketiga aktivis yang saat ini sedang menjalani proses hukum dapat dibebaskan karena apa yang dilakukan merupakan upaya kritik dan kebebasan berpendapat warga.
Komentar Ahli Hukum Terkait Kasus Penghasutan
Beberapa ahli hukum menilai bahwa kasus ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap kritik publik. Mereka menilai bahwa tindakan para aktivis adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh demokrasi. Hal ini menjadi dasar bagi para tokoh yang menuntut pembebasan para terdakwa.
- Kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap individu.
- Kritik terhadap kebijakan publik harus dihargai sebagai bagian dari demokrasi.
- Penanganan kasus ini mencerminkan risiko kriminalisasi terhadap aktivis yang menyampaikan pendapat mereka.
Peran Jaksa dalam Kasus Ini
Tim pembela mengkritik tindakan jaksa yang dinilai tidak kuat dalam membuktikan unsur penghasutan. Mereka menilai bahwa penyidik gagal membangun konstruksi perkara yang jelas dan meyakinkan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa putusan pengadilan bisa dipengaruhi oleh tekanan eksternal.
- Jaksa harus memenuhi standar bukti yang kuat untuk menuntut terdakwa.
- Konstruksi perkara yang lemah dapat berdampak pada keadilan hukum.
- Masyarakat berharap pengadilan dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan adil.
Rekomendasi untuk Majelis Hakim
Ahli hukum menyarankan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dalam memutuskan kasus ini. Mereka menilai bahwa kebebasan berpendapat harus dihormati, terlepas dari latar belakang pelaku.
- Pertimbangkan prinsip keadilan substantif dalam putusan.
- Pertimbangkan amnesti atau pembebasan jika terbukti tidak ada unsur penghasutan.
- Lihat contoh putusan pengadilan lain yang telah membebaskan terdakwa dalam kasus serupa.


