Korupsi Bupati Tulungagung, Titip Rekan dalam Lelang

Bupati Tulungagung Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi

Kasus korupsi yang melibatkan Bupati Tulungagung periode 2025–2030, Gatut Sunu Wibowo (GSW), telah memicu kegaduhan di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, KPK akhirnya menetapkan GSW sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi. Hal ini menjadi bukti bahwa praktik korupsi yang dilakukan oleh bupati tersebut berlangsung secara sistematis dan terstruktur.

Skema Pemerasan yang Terbongkar

Dari hasil penyelidikan, GSW diduga menjalankan skema yang melibatkan pemerasan terhadap belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, ia juga diduga mengatur proses lelang pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek strategis di rumah sakit daerah. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, penyidik KPK menemukan indikasi kuat adanya praktik “pengondisian” vendor.

Dalam skema ini, sejumlah rekanan diduga telah “dititipkan” sejak awal agar keluar sebagai pemenang tender, meskipun prosesnya seharusnya berlangsung secara terbuka dan kompetitif. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan bahwa GSW diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan. Ia juga diduga melakukan pengaturan agar rekanannya menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security.

Pengendalian Kekuasaan yang Sistematis

Selain mengatur vendor, GSW disebut menggunakan posisinya untuk membangun loyalitas paksa di kalangan pejabat daerah. Setelah melantik sejumlah pejabat, ia disebut meminta mereka menandatangani surat pengunduran diri, baik dari jabatan maupun status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tanpa tanggal. Surat tersebut kemudian diduga dijadikan alat tekanan.

Di bawah ancaman tersebut, para pejabat yang tidak mengikuti arahan disebut berisiko langsung dicopot dari jabatannya. Situasi ini diduga dimanfaatkan oleh GSW untuk meminta setoran uang dari 16 kepala OPD, memperkuat dugaan adanya praktik pemerasan yang terstruktur.

Baca Juga :  Rapatkan Barisan Menuju Pemilu, DPD PSI Kota Batam Gelar Rakor Strategis Bahas Verifikasi Faktual dan Konsolidasi Akbar

Nilai Setoran yang Mencengangkan

Nilai yang dipatok bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar, dengan total target permintaan mencapai sekitar Rp 5 miliar. Bahkan, GSW secara terang-terangan meminta jatah hingga 50 persen dari nilai penambahan anggaran OPD sebelum dana tersebut resmi cair.

Untuk memuluskan aksi pemerasan ini, GSW memerintahkan ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG), untuk bertindak layaknya penagih utang. Dwi Yoga secara aktif menagih dan mengejar para kepala OPD yang belum menyetorkan uang sesuai nominal yang diminta oleh bupati.

Operasi KPK yang Mengungkap Fakta

Praktik culas ini akhirnya terhenti setelah tim KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyerahan uang tunai pada Jumat, 10 April 2026. Uang yang diduga sebagai jatah untuk bupati tersebut diserahkan oleh staf pejabat daerah kepada Dwi Yoga.

Dalam operasi senyap di wilayah Tulungagung dan Sidoarjo itu, KPK mengamankan 18 orang, di mana 13 di antaranya langsung diterbangkan ke Jakarta keesokan harinya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan para pihak yang diamankan, tim penyelidik menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan korupsi ini.

Barang bukti tersebut meliputi dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu mewah merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp 335,4 juta yang merupakan bagian dari realisasi uang pemerasan.

Tersangka Korupsi Ditahan

Kini, langkah Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, harus terhenti di balik jeruji besi. Keduanya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak 11 hingga 30 April 2026. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga :  Pidato Wali Kota Pontianak Edi Kamtono Tahun 2025 Hari Ini