Ombudsman Jateng: Masalah Integritas Masih Menjadi Tantangan Serius di Pemerintahan Daerah
Ombudsman Jawa Tengah (Jateng) menilai bahwa masalah integritas masih menjadi isu serius yang dihadapi pemerangkat daerah di wilayah tersebut. Penilaian ini didasarkan pada hasil evaluasi maladministrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga tersebut selama tahun 2025, yang dirilis pada April 2026.
Hasil penilaian ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah karena ketidakberintegrasian dapat menjadi pintu masuk bagi tindakan korupsi. “Ketika penyelenggara layanan tidak berintegritas, maka berpotensi menyebabkan maladministrasi yang akhirnya bisa berujung pada tindak pidana korupsi,” jelas Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida kepada Tribun Jateng, Sabtu (11/04/2026).
Farida menambahkan, masalah integritas masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap kredibilitas lembaga pelayanan pemerintah. Masyarakat melalui mekanisme penilaian yang diajukan Ombudsman mengungkap adanya praktik pungutan liar hingga korupsi kepentingan seperti gratifikasi dan nepotisme.
“Menurut masyarakat, masih ada potensi maladministrasi, baik itu pungutan, apakah itu korupsi kepentingan, dan seterusnya,” ujarnya.
Menurut Farida, pelayanan publik yang bermaladministrasi dapat memicu tindak pidana korupsi yang lebih lanjut, bahkan berujung pada pengungkapan kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jateng. Contohnya adalah kasus penangkapan Bupati Pati nonaktif Sudewo pada Senin, 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain itu, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq ditangkap KPK pada Selasa dini hari, 3 Maret 2026, dalam OTT di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman juga terjerat OTT KPK di Kabupaten Cilacap, Jumat (13/03/2026).
“Maladministrasi yang muncul sebagai tindak pidana korupsi akan memicu OTT KPK. Mau tidak mau, itu ada kaitannya,” ujar Farida.
Evaluasi Integritas dari Ombudsman dan SPI KPK
Hasil penilaian Ombudsman Jateng tidak jauh berbeda dengan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Hal ini terlihat dari empat daerah terbaik dalam pelayanan publik berdasarkan penilaian integritas opini Ombudsman Jateng, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Demak, dan Kota Surakarta. Dari empat daerah tersebut, Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri meraih predikat terbaik dengan penilaian kualitas tertinggi tanpa adanya maladministrasi. Adapun Demak dan Kota Surakarta mendapatkan predikat kualitas tertinggi.
Sementara itu, penilaian SPI KPK versi daerah paling berintegritas adalah Kota Pekalongan dengan nilai 80,89, disusul Wonogiri (80,82), Demak (79,46), dan Blora (78,06). Namun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penilaian integritas kabupaten/kota tersebut mengalami penurunan rata-rata hingga dua digit pada tahun 2025.
“Contohnya, Cilacap turun signifikan dari angka 98 menjadi 87, dan Karanganyar juga turun karena persepsi masyarakat terhadap pelayanan publiknya tidak cukup baik,” ujar Farida.
Penurunan penilaian integritas dua digit tersebut, lanjut Farida, terjadi karena penilaian tahun sebelumnya tidak mencakup item penilaian kepercayaan masyarakat. “Dari semua item penilaian yang kami ajukan, yang paling penting adalah soal kepercayaan. Artinya, integritas menjadi persoalan serius di Jawa Tengah,” tambahnya.
Pernyataan Gubernur Jateng
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa ia telah memperingatkan para kepala daerah untuk melakukan pelayanan publik dengan prinsip bersih, transparansi, dan akuntabilitas. Ia juga menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
“Sudah berulang kali saya sampaikan ke para Bupati dan wali kota agar menyelenggarakan pemerintahan yang clean and good government,” katanya.


