Tersangka, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Minta Maaf

Bupati Tulungagung Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyampaikan permintaan maaf setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut menetapkan Gatut dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pada hari Minggu, 12 April 2026, Gatut mengucapkan permintaan maaf saat ia digiring menuju mobil tahanan KPK di Jakarta Selatan. Setelah itu, ia tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun saat dirinya mengenakan rompi oranye KPK dan kedua tangannya terborgol. Ia hanya menampilkan senyum kepada awak media saat digiring menuju mobil tahanan KPK bersama ajudannya.

Awal Kasus yang Menjerat Gatut

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Tulungagung pada Jumat, 10 April 2026. Tim KPK menangkap Gatut dan sejumlah pihak lainnya dalam operasi senyap tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Gatut meminta sejumlah uang kepada 16 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung. Permintaan uang tersebut melewati ajudan bupati Dwi Yoga Ambal dengan total permintaan sebesar Rp 5 miliar.

Setiap Kepala OPD dimintai uang oleh Gatut sebesar Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar. Permintaan tersebut dilakukan oleh Gatut sebagai ‘jatah’ dengan menambah dan menggeser anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Penambahan Anggaran dan Permintaan Jatah

“Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta jatah hingga 50 persen dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD,” ujar Asep di kantornya, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 April 2026.

Dalam proses pengumpulan jatah, Gatut memerintahkan Dwi Yoga untuk terus menagih para Kepala OPD. Bagi Kepala OPD yang belum memberikan uang, akan terus ditagih dan diperlakukan seperti orang yang sedang berutang.

Baca Juga :  Hanya Mobil Mewah, Anggaran Rumah Dinas Gubernur Kaltim Capai Rp 25 Miliar

Setiap ada permintaan dari Gatut, Dwi Yoga dibantu dengan ajudan bupati lainnya yakni Sugeng untuk memenuhi permintaan tersebut. Caranya, dengan menghubungi dan menagih para Kepala OPD saat Bupati Tulungagung itu terdapat kebutuhan.

Penggunaan Uang yang Diterima

KPK mengungkapkan uang yang telah diterima Gatut senilai Rp 2,7 miliar dari total uang yang diminta dari Kepala OPD sebesar Rp 5 miliar. Asep mengatakan uang tersebut diduga untuk kepentingan Gatut seperti membeli sepatu, berobat, hingga jamuan makan. Setiap keperluan pribadi Gatut, Bupati Tulungagung itu selalu meminta pada anggaran di organisasi perangkat daerah.

“Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pemkab Tulungagung,” kata Asep.

Tindakan Hukum yang Diambil oleh KPK

Atas perbuatannya, KPK menjerat Gatut dan Dwi Yoga dengan Pasal 12 e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).