Polemik Pengalihan Pembiayaan BPJS Kesehatan di Kalimantan Timur
Polemik terkait pengalihan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin memicu kekhawatiran publik. Isu ini muncul setelah terbitnya surat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim nomor 400.7.3.1/2026 tertanggal 5 April 2026 yang menugaskan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil alih pembiayaan iuran BPJS Kesehatan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Perubahan ini menyebabkan sekitar 49.742 warga Samarinda terdampak dalam proses pengalihan kepesertaan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, dr. Andi Satya Adi Saputra, memberikan pernyataan respon terhadap situasi ini.
Peringatan Keras dari Anggota DPRD Kaltim
Sebagai anggota legislatif dan juga praktisi kesehatan, dr. Andi Satya menggarisbawahi pentingnya menjaga hak dasar masyarakat selama masa transisi. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada warga yang ditolak berobat hanya karena persoalan administratif atau kebijakan fiskal.
“Yang paling penting saya tegaskan jangan sampai satupun warga kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif atau kebijakan fiskal. Itu prinsip utama yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa sebagai dokter, dirinya tidak ingin mendengar ada warga yang ditolak di Rumah Sakit atau Puskesmas hanya karena status kepesertaannya sedang dalam masa transisi atau verifikasi. “Saya tidak ingin ada masyarakat ditolak saat berobat karena dalam masa transisi atau verifikasi karena kebijakan ini,” tambahnya.
Jaminan dari Dinas Kesehatan
Alhamdulillah, melalui komunikasi dengan Kadinkes Provinsi, ia mendapatkan jaminan bahwa tidak akan ada warga yang ditolak akses pelayanan kesehatannya. Hal ini menjadi salah satu bentuk upaya untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan masyarakat.
Namun, Andi Satya melihat persoalan ini dari dua sisi. Pemprov Kaltim menganggap ini sebagai langkah penataan dan pemerataan anggaran. Namun, di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat mengkhawatirkan beban fiskal yang membengkak serta potensi terputusnya jaminan layanan.
Komisi IV DPRD Kaltim Beri Pernyataan
Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan posisi mereka agar kebijakan ini tidak mengorbankan hak masyarakat. Mereka juga memastikan tidak ada layanan yang terhenti, terutama bagi kelompok rentan serta meminta dasar kebijakan yang jelas.
“Kita harus pastikan indikator ‘mampu’ ini benar-benar valid. Jangan sampai warga yang masuk Desil 1-5 (masyarakat miskin) justru tercecer atau kehilangan jaminan,” kata Andi.
Selain itu, Komisi IV juga mendorong sinkronisasi yang lebih baik antara Pemprov, Pemkab dan Pemkot agar kebijakan tidak menimbulkan kegaduhan. “Redistribusi anggaran itu wajar untuk pemerataan, tapi tata kelolanya harus kolaboratif,” tegasnya.
Rencana Solusi Jangka Panjang
Pihaknya dalam waktu dekat berencana melakukan pendalaman dan memanggil pihak-pihak terkait guna mencari solusi permanen yang tidak merugikan masyarakat. “Kami di Komisi IV akan segera melakukan pendalaman, termasuk memanggil pihak terkait, agar ada kejelasan dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Intinya, jangan sampai masyarakat jadi korban dari tarik-menarik kebijakan. Kesehatan adalah hak dasar, bukan objek kebijakan semata,” ujar politikus Golkar ini.
Ajakan Tenang untuk Warga Samarinda
Menutup keterangannya, Andi Satya meminta warga Samarinda untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi perubahan kebijakan ini. “Untuk warga Samarinda, tetap tenang. Sesuai komitmen Kadinkes, jika ada yang sakit, tetap datang berobat. Jika ada kendala di lapangan terkait aktivasi BPJS Kesehatan akibat kebijakan ini, silakan lapor ke kami di DPRD Kaltim. Kami akan pastikan pemerintah hadir,” pungkasnya.


