bali., MATARAM – Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Selasa (14/04).
Rapat yang berlangsung di Ruang Kepala Divisi P3H ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Edward James Sinaga.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran Pemkot Bima, termasuk Sekretaris Dinas Kesehatan, unsur Bagian Hukum, Bagian Organisasi, serta para perancang peraturan perundang-undangan.
Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan dan tim pemrakarsa dalam rapat harmonisasi merupakan bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan indeks reformasi hukum di daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam penyusunan struktur organisasi perangkat daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tim perancang Kanwil Kemenkum NTB memaparkan hasil analisis terhadap rancangan peraturan tersebut.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain perbaikan konsiderans menimbang, penyesuaian dasar hukum dan penyederhanaan ketentuan umum.
Kemudian penyempurnaan materi muatan agar sesuai dengan regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026.
Dinas Kesehatan Kota Bima menyampaikan dukungan terhadap proses penyempurnaan rancangan, khususnya dalam penyesuaian nomenklatur program dan kebutuhan daerah.
Bagian Organisasi Kota Bima menjelaskan bahwa substansi rancangan mengakomodasi ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, dalam keterangannya menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan kualitas produk hukum daerah.
“Melalui harmonisasi, kami memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk tidak hanya selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan implementatif,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati. (jpnn)


