Kritik Menteri Pekerjaan Umum terhadap Proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. Ia menilai bahwa proyek tersebut jauh tertinggal dibanding daerah lain dan kurangnya respons dari tim teknis menjadi salah satu penyebabnya.
“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah. Nah, yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang ngasih excuse gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar,” ujarnya saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur, Ahad, 12 April 2026.
Dody juga menyampaikan kekhawatirannya terkait adanya dugaan perilaku tidak tegas di jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS). Menurutnya, hal ini berpotensi menciptakan spekulasi negatif tentang hubungan antara pihak DJPS dengan penyedia jasa proyek.
“Saya ini agak-agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih. Penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada pada tim saya, tapi kan kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuma fakta yang saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di Nganjuk,” tambahnya.
Menurut Dody, Program Sekolah Rakyat merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dijaga dengan serius. Ia menyampaikan bahwa dirinya sempat merasa sangat kesal terhadap kinerja pihak terkait dalam proyek tersebut. Bahkan, ia mengaku jika masih berusia lebih muda, emosinya mungkin akan lebih sulit dikendalikan.
Kekesalan itu, menurutnya, dipicu oleh sikap yang dianggap tidak serius dalam menjalankan program pemerintah, khususnya yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem. Ia juga menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara profesional dan tidak main-main dalam menjalankan tugas.
Target dan Kontrak Proyek yang Tidak Sesuai
Menurut Dody, ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diminta Presiden dengan kontrak proyek menjadi salah satu sumber kekesalan, karena berpotensi menghambat penggunaan fasilitas pada awal Juli 2026.
“Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah Presiden. Perintah Presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, ya saya juga bingung,” ujarnya.
Dody menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS guna memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Progres Pembangunan di Surabaya Dinilai Baik
Meski demikian, ia mengapresiasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya yang dinilai berjalan baik dan sesuai target. Proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga mendapat apresiasi dari Menteri Pekerjaan Umum.


