Komisi V Percepat 400 Ribu Rumah: Presiden Perhatikan Rakyat

Program Bedah Rumah 2026: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Program bedah rumah yang dicanangkan oleh pemerintah dengan target 400 ribu unit pada tahun 2026 menjadi salah satu inisiatif penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan bahwa peningkatan jumlah tersebut tidak hanya sekadar angka, tetapi juga harus diiringi dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Program ini adalah salah satu bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil,” ujar Andi Iwan, Senin (13/4). Ia menilai bahwa program bedah rumah mencerminkan arah kebijakan perumahan nasional yang lebih menekankan kualitas hunian. “Yang paling penting bukan hanya sekadar targetnya terpenuhi, tapi bagaimana program ini benar-benar dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat, khususnya yang saat ini tempat tinggalnya belum layak.”

Program ini akan dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 400 ribu unit secara nasional. Menurut Iwan, program ini sangat penting untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. “Ini bukti keberpihakan Pemerintahan Pak Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Implementasi yang Baik di Lapangan

Iwan menegaskan bahwa peningkatan jumlah renovasi harus diiringi dengan implementasi yang baik di lapangan. “Gebrakan yang dilakukan Presiden Prabowo dengan meningkatkan jumlah rumah yang akan direnovasi ini harus dibarengi dengan implementasi yang baik di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pemetaan penerima manfaat secara akurat oleh Kementerian PKP. “Ketepatan membaca rumah mana yang paling membutuhkan intervensi. Selain berpijak pada kesesuaian data dan laporan dari Pemda, penting juga memastikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Evaluasi dan Kolaborasi

Iwan juga mendorong evaluasi jika ditemukan ketidaktepatan penerima bantuan. “Dan apabila di lapangan ditemukan ketidaktepatan penerima manfaat, Kementerian PKP dapat melakukan penyesuaian. Jadi koreksi juga bagi DTSEN dan Pemda apabila ada temuan, ini kan juga sekaligus bentuk kerja sama dan kolaborasi,” urai Iwan.

Baca Juga :  PKB Kota Tasik Rayakan Pengangkatan Gus Dur dan Syaikhona Kholil sebagai Pahlawan Nasional

Ia berharap agar masyarakat yang menjadi sasaran dari program bedah rumah namun tidak ikut terdata dengan berbagai alasan, bisa memperoleh haknya karena tujuan dari Pak Prabowo kan itu, meningkatkan taraf hidup rakyat kecil.

Selain itu, ia menilai kolaborasi dengan berbagai pihak penting untuk mendukung pelaksanaan program. “Kami juga mendorong agar Kementerian PKP bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mendukung teknis dari program ini. Termasuk dengan BUMN dan swasta sebagai bagian dari CSR mereka,” terangnya.

Peran Pemerintah Daerah dan Ekonomi Lokal

Politikus Gerindra itu menyoroti peran pemerintah daerah dalam pemerataan program. “Namun pemerataan manfaat dan kualitas pelaksanaan sangat bergantung pada kapasitas teknis daerah. Maka peran Pemda di sini juga sangat krusial,” ucap Iwan Aras.

Ia menilai program bedah rumah dapat menggerakkan ekonomi lokal. “Sudah pasti program ini dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Karena pemenuhan bahan material diambil dari toko atau usaha lokal, dan tukang bangunan juga dari warga setempat. Ini sekaligus menyerap tenaga kerja di seluruh wilayah Tanah Air,” tambahnya.

Menurutnya, program bedah rumah juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Program bedah rumah pada prinsipnya sejalan dengan program kerakyatan Pak Prabowo lainnya seperti MBG, yang sasarannya pun sama langsung menyentuh rakyat,” kata Iwan.

Dampak Langsung pada Keluarga

Ia menegaskan pentingnya dampak langsung bagi ketahanan keluarga. “Rumah yang lebih layak berarti pengeluaran kesehatan dapat ditekan, risiko kerusakan saat musim hujan dapat berkurang, dan ruang hidup anak menjadi lebih aman untuk tumbuh,” urai Iwan.

Komisi V DPR, lanjutnya, akan mengawal pelaksanaan program tersebut. “Kami memberikan support bagi Kementerian PKP agar dapat melaksanakan program bedah rumah ini secara maksimal sehingga masyarakat benar-benar dapat memperoleh manfaat dari program Pemerintah,” tegasnya.

Baca Juga :  Anggota DPR RI Matindas J Rumambi Minta Penguatan Kebijakan Prabencana

Iwan juga mengapresiasi upaya peningkatan kinerja Kementerian PKP. “Kami melihat ada peningkatan grafik pencapaian dibandingkan sebelumnya. Dan Komisi V DPR berharap agar pencapaian dan kinerja dari Kementerian PKP bisa terus on the track,” sebut Iwan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bedah rumah terletak pada seberapa jauh rumah yang diperbaiki benar-benar mengubah kondisi hidup keluarga yang selama ini tinggal dalam keterbatasan.