Lokal  

Pemkot Bogor Minta Moratorium Angkot Kabupaten ke Pemprov Jabar, Dedie Rachim: Jangan Tambah

Pemkot Bogor Ajukan Moratorium Izin Angkot Luar Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat langkahnya dalam menghadapi peningkatan jumlah angkutan kota (angkot) luar daerah yang masuk ke wilayah kota. Salah satu upaya yang diambil adalah dengan mengajukan moratorium atau penundaan pemberian izin trayek angkot dari luar Kota Bogor kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyampaikan bahwa tindakan ini dilakukan karena jumlah angkot luar kota yang masuk ke Kota Bogor saat ini mencapai 6.000–7.000 unit. Kondisi ini dinilai semakin sulit dikelola dan berpotensi memperparah kemacetan di jalan-jalan utama kota.

Alasan Penetapan Moratorium

Menurut Dedie Rachim, moratorium ini menjadi langkah penting untuk mencegah penambahan jumlah angkot luar kota yang bisa mengganggu proses penataan yang sedang dilakukan oleh Pemkot Bogor. Ia menegaskan bahwa pengeluaran izin trayek angkot luar daerah harus dihentikan sementara waktu agar tidak memperburuk situasi.

“Nah, jadi saya mengingatkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi, jangan ditambah lagi. Caranya apa? Moratorium. Ya, jangan ditambah tuh izin-izin barunya,” ujarnya saat berbicara di Kayu Manis, Senin (13/4/2026).

Izin-izin trayek angkot luar kota sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten. Oleh karena itu, Pemkot Bogor berharap pihak provinsi dapat mendukung kebijakan ini.

Langkah Penataan Angkot di Kota Bogor

Selain moratorium, Pemkot Bogor juga sedang melakukan penataan terhadap angkot yang sudah ada di kota. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan membatasi usia teknis angkot hingga 20 tahun. Dengan demikian, angkot yang lebih tua tidak diperbolehkan beroperasi lagi.

Namun, Dedie Rachim menilai bahwa penataan ini akan sia-sia jika angkot luar kota tetap masuk ke Kota Bogor. Ia khawatir kondisi tersebut akan mengacaukan upaya peningkatan kualitas transportasi umum di kota.

Baca Juga :  Prakiraan Cuaca Sulut Hari Ini: Manado Berawan, Boltim Hujan 13 April 2026

“Jangan nanti angkutan perkotaan Bogor sudah ditata yang 20 tahun tidak beroperasi, tapi yang dari luar masih,” tambahnya.

Pertemuan dengan Dinas Perhubungan

Pemkot Bogor akan segera melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada hari ini. Pertemuan ini juga melibatkan perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten dan Dinas Perhubungan Kota Bogor. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas secara detail rencana moratorium dan langkah-langkah lainnya yang diperlukan.

Dedie Rachim berharap bahwa kebijakan moratorium ini dapat disetujui oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Ia yakin bahwa tindakan ini akan memberikan dampak positif bagi penataan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan warga dalam menggunakan transportasi umum.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Meski begitu, beberapa tantangan tetap harus dihadapi. Salah satunya adalah koordinasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat agar mereka memahami alasan dan manfaat dari kebijakan ini.

Dengan penataan yang lebih baik, Pemkot Bogor berharap dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Hal ini tentu akan berdampak positif pada kualitas hidup warga dan keberlanjutan pembangunan kota.