JAKARTA — Pemerintah menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap peredaran rokok ilegal. Pelaku usaha diberikan pilihan jelas, yaitu masuk ke sistem resmi atau ditutup.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa rokok ilegal tidak akan dilegalkan begitu saja. Pemerintah hanya memberikan ruang bagi pelaku untuk beralih ke jalur legal dengan membayar cukai.
“Bukan dilegalkan begitu saja. Mereka harus masuk ke sistem, bayar cukai. Kami beri kesempatan. Kalau tidak, akan ditutup,” ujar Purbaya di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Pemerintah menyiapkan penambahan lapisan baru dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT) sebagai jalan masuk bagi pelaku ilegal. Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan paling lambat Mei 2026.
“Kami inginnya Mei itu paling telat sudah jalan, supaya pendapatan ke kita masuk dan saya bisa betul-betul larang rokok yang ilegal,” katanya.
Melalui skema ini, pelaku rokok ilegal masih diberi kesempatan masuk ke pasar resmi. Namun, pemerintah memastikan akan menutup usaha yang tetap beroperasi di luar aturan.
“Nanti mereka kami kasih kesempatan untuk main di pasar yang legal. Kalau tidak mau, kami tutup,” ujar Purbaya.
Selama ini, rokok ilegal menjadi sumber kebocoran penerimaan negara. Produk tanpa cukai juga dijual lebih murah sehingga menekan pelaku usaha legal, terutama sektor usaha kecil dan menengah.
Pemerintah berharap penambahan layer cukai bisa menciptakan jembatan transisi ke sistem resmi. Langkah ini juga diharapkan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.
Purbaya menyebut proposal kebijakan tersebut sudah rampung dan akan segera dibahas bersama DPR. Namun, potensi tambahan penerimaan negara masih akan dihitung setelah implementasi berjalan.
“Kalau itu betul-betul besar seperti yang diklaim orang, itu besar sekali kontribusinya. Tapi nanti kami lihat seperti apa. Saya tidak mau menebak dulu sebelum kita lihat sebulan atau dua bulan kalau dijalankan,” ujarnya.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, kebijakan ini disusun dengan pendekatan hukum. Pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor padat karya.
Menurutnya, ruang legal tetap dibuka bagi pelaku usaha selama memenuhi kewajiban cukai. Langkah ini untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri.
Sebagai catatan, struktur tarif CHT telah disederhanakan dari 19 lapis pada 2009 menjadi 8 lapis pada 2022. Ketentuan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024.
Tujuan Kebijakan CHT Baru
Kebijakan baru ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:
- Meningkatkan Pendapatan Negara: Dengan memastikan semua pelaku usaha rokok membayar cukai sesuai aturan, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
- Menciptakan Persaingan yang Adil: Rokok ilegal sering kali dijual lebih murah karena tidak membayar cukai, sehingga merugikan pelaku usaha legal. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan ini.
- Memperkuat Pengawasan: Dengan struktur cukai yang lebih jelas dan transparan, pemerintah dapat lebih mudah memantau peredaran rokok dan memastikan kepatuhan pelaku usaha.
Langkah Penyederhanaan Struktur CHT
Sebelumnya, struktur cukai hasil tembakau terdiri dari 19 lapis. Namun, melalui revisi yang dilakukan, jumlah lapisan telah dikurangi menjadi 8 lapis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan cukai.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 menjadi dasar dari struktur cukai yang baru. Dengan aturan ini, pemerintah berharap dapat meminimalkan kebocoran pajak dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan cukai.
Dampak terhadap Industri
Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem cukai, pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap industri rokok.
- Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah: Dengan pembatasan peredaran rokok ilegal, pelaku usaha kecil dan menengah diharapkan dapat bersaing lebih baik.
- Kesadaran Konsumen: Pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membeli produk yang sah dan membayar cukai.
Tantangan yang Dihadapi
Meskipun kebijakan ini memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti:
- Kepatuhan Pelaku Usaha: Banyak pelaku usaha ilegal mungkin enggan untuk masuk ke sistem resmi, sehingga diperlukan pendekatan yang tepat untuk meyakinkan mereka.
- Efisiensi Pemantauan: Dengan penambahan lapisan cukai, pemerintah harus memastikan sistem pemantauan tetap efisien dan akurat.
- Dukungan dari Masyarakat: Untuk keberhasilan kebijakan ini, diperlukan dukungan dari masyarakat dalam memilih produk yang sah dan membayar cukai.


