Klarifikasi Pemko Batam Soal Polemik WFH ASN

Keterangan : Kepala dinas komunikasi dan informatika ( Diskominfo) kota Batam,Rudi Panjaitan. (Foto : Humas Diskominfo Kota Batam)

Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam akhirnya angkat bicara meluruskan simpang siur pemberitaan yang menyebutkan pihaknya menentang kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemko menegaskan bahwa saat ini mereka bukan dalam posisi menolak, melainkan sedang melakukan kajian mendalam agar kebijakan tersebut tidak menjadi celah penyalahgunaan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi adalah dua variabel utama yang sedang dihitung secara komprehensif oleh pemerintah daerah.

Rudi menjelaskan bahwa secara logika, WFH memang berpotensi memangkas biaya operasional pemerintah. Namun, Pemko Batam tidak ingin melangkah tanpa data yang valid.

“Perlu kami luruskan, Pemko Batam tidak menolak kebijakan WFH. Kami masih melakukan penghitungan komprehensif, terutama terkait besaran efisiensi yang bisa dicapai,” ujar Rudi, Kamis (16/4/2026).

Beberapa poin efisiensi yang sedang dipantau antara lain:

  • Pengurangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat menurunnya mobilitas pegawai.

  • Penghematan penggunaan listrik di berbagai gedung perkantoran dinas.

Salah satu alasan mengapa Pemko Batam belum mengetuk palu kebijakan ini adalah faktor teknis pelaksanaan. Rudi menyoroti pentingnya penentuan hari WFH agar tidak disalahartikan sebagai tambahan hari libur oleh oknum pegawai.

“Salah satu yang kami cermati adalah potensi penambahan hari libur bagi pegawai tertentu jika WFH diterapkan pada hari Jumat. Ini sedang kami kaji agar tetap tepat sasaran,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa jika nantinya diterapkan, hari WFH tidak harus jatuh pada hari Jumat, melainkan menyesuaikan hasil kajian yang paling optimal.

Hingga saat ini, indikator terukur dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dalam proses penyusunan. Pemko Batam menunggu laporan resmi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan final oleh pimpinan daerah.

“Laporan dimaksud masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan,” tegas Rudi menutup klarifikasi tersebut.

Baca Juga :  Amsakar Fokus Kembangkan Tanjung Banon