Pelayanan Publik Tetap Berjalan Meski Bupati Ditahan KPK
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung diminta untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik, meskipun Bupati Gatut Sunu Wibowo tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan oleh Plt Sekda Kabupaten Tulungagung, Soeroto, saat memimpin apel ASN pada Senin (13/4/2026) pagi.
Apel yang digelar ini merupakan yang pertama sejak penahanan Bupati oleh KPK. Pelaksanaan apel terlihat lebih kaku dan kurang bersemangat dibandingkan sebelumnya. Soeroto juga menyampaikan pesan mengenai penerapan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat.
Tekankan Pelayanan Tetap Berjalan
Setelah itu, Soeroto menyinggung operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. “Pelayanan seperti biasa, tidak boleh ada yang berhenti,” ujar Soeroto saat ditemui wartawan setelah apel.
Soeroto mengatakan bahwa ia akan menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengganti sementara bupati. Putusan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Namun, mengenai ruangan yang disegel oleh KPK, Soeroto mengaku belum mengetahui detailnya karena kemarin masih libur.
Ruangan Disegel, ASN Tetap Bekerja
Meskipun beberapa ruangan disegel, para ASN tetap harus bekerja seperti biasanya. Mereka dapat menggunakan ruangan lain dan melanjutkan tugasnya tanpa gangguan. Soeroto menegaskan bahwa pelayanan harus tetap berjalan meskipun ada perubahan kondisi di lingkungan kerja.
“Pelayanan tidak boleh berhenti,” tambahnya sambil berlalu, naik tangga menuju lantai 2 Kantor Pemkab Tulungagung.
Sejumlah Pejabat Diperiksa KPK
Selain Bupati Gatut Sunu Wibowo, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung juga diperiksa oleh KPK. Di antara mereka adalah Kepala Dinas Sosial, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, yang ikut dalam apel. Selain Reni, KPK membawa tujuh pejabat lainnya ke Gedung Merah Putih Jakarta untuk dimintai keterangan.
Daftar pejabat yang dibawa KPK mencakup:
– Erwin Novianto, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
– Dwi Hari Subagyo, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
– Yulius Rama Isworo, Kabag Umum Setda
– Suyanto, Kepala Dinas Pertanian
– Aris Wahyudiono, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
– Agus Prijanto Utomo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
– Mohammad Ardian Candra, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tiga orang lainnya yang dibawa KPK adalah Oki Syaefudin, staf Bagian Umum Setda yang biasanya menjadi sopir Gatut Sunu, Jatmiko Dwijo Seputro, adik kandung Bupati, serta Sugeng, ajudan Gatut Sunu. Ajudan lainnya, Dwi Yoga Ambal, juga ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati.
Bupati Ditetapkan sebagai Tersangka
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan korupsi, pemerasan, dan penerimaan uang secara tidak sah. Polisi menyita uang tunai senilai Rp 325,45 juta dan empat pasang sepatu yang nilainya mencapai Rp 129 juta. Uang tersebut merupakan bagian dari total realisasi permintaan uang sebesar Rp 2,7 miliar dari permintaan total Rp 5 miliar kepada 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


