Aksi Demonstrasi Pedagang dan Tukang Ojek di Kantor DPRD Banggai
Pada hari Senin (20/4/2026), sejumlah pedagang Pasar Simpong dan tukang ojek menggelar aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai. Mereka menuntut agar portal yang berada di sisi timur pintu masuk pasar segera dirobohkan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah setempat yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan rakyat kecil.
Para demonstran menilai bahwa adanya portal tersebut mengganggu aktivitas jual beli dan transportasi di sekitar pasar. Mereka meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghilangkan penghalang tersebut. Dalam orasinya, Iwan, salah satu tokoh demonstrasi, menyampaikan bahwa para peserta aksi ingin portal tersebut dihilangkan dalam waktu 24 jam.
Seorang tukang ojek yang turut serta dalam aksi ini mengatakan bahwa meskipun ia memahami upaya Pemkab Banggai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia tetap meminta adanya kebijakan yang lebih pro-rakyat. “Jangan anggap remeh persoalan ini,” ujarnya, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap nasib masyarakat kecil.
Aksi ini juga mendapat respons dari anggota DPRD Banggai. Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, bersama dengan anggota DPRD lainnya, Herdiyanto Djiada dan Suwardi, menyambut baik kehadiran para demonstran. Mereka mengajak warga untuk masuk ke ruang rapat guna melakukan diskusi lebih lanjut tentang isu yang dibawa oleh para pedagang dan tukang ojek.
Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan selama aksi demonstrasi:
- Para pedagang dan tukang ojek merasa terganggu oleh adanya portal di dekat pasar.
- Mereka meminta agar portal tersebut segera dirobohkan.
- Meski memahami upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD, mereka tetap meminta perlindungan terhadap rakyat kecil.
- DPRD Banggai membuka ruang diskusi untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh para demonstran. Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ia juga menyarankan agar pihak-pihak terkait dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang seimbang antara peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Herdiyanto Djiada, anggota DPRD lainnya, menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengundang para pemangku kepentingan untuk berdiskusi lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat saling memahami dan mencari jalan tengah yang terbaik.
Sementara itu, para pedagang dan tukang ojek berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata. Mereka menilai bahwa keberadaan portal tersebut telah memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi mereka. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil keputusan yang bijaksana.
Aksi demonstrasi ini menjadi bukti bahwa masyarakat kecil masih memiliki suara dan kemampuan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Dengan adanya dialog dan komunikasi yang terbuka, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.


