DPRD Batam Matangkan Aturan Fasum Perumahan

Keterangan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam terus memacu penyelesaian payung hukum terkait penataan kawasan permukiman. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam bersama Tim Pemerintah Kota Batam kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. (Foto : Putra)

Batam –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam terus memacu penyelesaian payung hukum terkait penataan kawasan permukiman. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam bersama Tim Pemerintah Kota Batam kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Selasa (21/4/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Batam ini menjadi krusial karena menyentuh langsung aspek kenyamanan dan hak warga di lingkungan perumahan, terutama terkait fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Wakil Ketua Pansus, Ir. Suryanto, yang memimpin langsung jalannya rapat menegaskan bahwa pendalaman substansi kali ini bertujuan agar aturan yang dilahirkan tidak hanya menjadi macan kertas, tetapi benar-benar aplikatif di lapangan.

“Kita terus membahas bagaimana Perda yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Juga sinkron dengan berbagai ketentuan lainnya,” ujar Suryanto di sela-sela rapat.

Poin-Poin Penting Pembahasan:

  • Pendalaman Substansi: Memastikan setiap pasal dalam Ranperda tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan aturan pusat.

  • Akomodatif terhadap Masukan: Pansus membuka ruang bagi pemangku kepentingan (developer, asosiasi, dan masyarakat) untuk memberikan masukan tambahan.

  • Kepastian Hukum: Menjamin proses serah terima PSU dari pengembang ke Pemerintah Kota berjalan transparan dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Pembahasan intensif ini diharapkan dapat mengakhiri berbagai persoalan klasik di perumahan, seperti terbengkalainya prasarana jalan, drainase, hingga ketersediaan lahan hijau.

Dengan adanya Ranperda PSU ini, DPRD Kota Batam optimis akan tercipta kepastian hukum yang memberikan perlindungan bagi warga sekaligus menjadi panduan jelas bagi pengembang dalam menyediakan fasilitas yang layak dan berkualitas di kawasan perumahan.

Baca Juga :  Pansus DPRD Kota Batam Gelar Rapat Kerja Pembahasan Ranperda Adminduk