Kisah Miris Tenaga Kesehatan Sukarela di Puskesmas Watubaing
Di tengah kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat sebuah kisah yang menyentuh hati. Puskesmas Watubaing, yang berada di Kecamatan Talibura, menjadi tempat kerja bagi banyak tenaga kesehatan. Namun, salah satu dari mereka memiliki cerita yang sangat berbeda.
Emanuel Laga Kobun adalah seorang tenaga kesehatan lingkungan atau Sanitarian di Puskesmas Watubaing. Meskipun ia telah bekerja selama hampir 7 tahun, ia tidak pernah menerima gaji sama sekali. Statusnya sebagai tenaga sukarela membuatnya harus menjalani tugas tanpa imbalan finansial.
“Sudah hampir 7 tahun berstatus tenaga kesehatan sukarela dan tanpa gaji di Puskesmas Watubaing,” ujarnya pada Senin 20 April 2026. Ia mengatakan bahwa meski statusnya berbeda dengan rekan-rekan lainnya, tugas dan jam kerjanya tidak jauh berbeda.
Meski begitu, Emanuel tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia tidak ingin pengalaman dan ilmu pengetahuan yang didapatnya selama pendidikan hilang begitu saja. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti membeli bahan bakar minyak (BBM) ke Puskesmas Watubaing, ia bahkan harus beralih profesi menjadi tukang ojek setelah bekerja.
Perjalanan Berat untuk Memberikan Pelayanan
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Emanuel dan rekan kerjanya adalah akses ke Desa Waipaar, Kecamatan Talibura. Mereka harus melakukan perjalanan kaki melewati jalan berbatu, lumpur, dan curam. Di saat musim hujan, akses ke desa tersebut bahkan tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat. Mereka harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 7 kilometer.
“Apabila menggunakan mobil puskesmas, hanya bisa sampai di pertengahan jalan, karena jalanan lumpur,” jelasnya. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya kondisi infrastruktur di daerah tersebut, yang memengaruhi kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan.
Masalah Gaji Pegawai PPPK Paruh Waktu
Selain itu, ada kabar tentang para pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sikka. Sebanyak 727 pegawai Pemerintah Kabupaten Sikka, NTT, akhirnya diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada Senin 5 Januari 2026. Namun, gaji mereka belum juga diterima hingga 4 bulan sejak dilantik.
“Gaji yang belum dibayar tersebut terhitung sejak dilantik pada Senin 5 Januari 2026 hingga saat ini,” ujarnya. Ia berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan serta solusi terkait keterlambatan pembayaran gaji tersebut.
Respons DPRD Kabupaten Sikka
Menanggapi hal ini, DPRD Kabupaten Sikka akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para P3K Paruh Waktu dan Dinas Kesehatan pada Senin 20 April 2026. RDP ini bertujuan untuk mencari solusi dan memberikan kejelasan terkait masalah gaji yang dialami para pegawai PPPK paruh waktu.
Kesimpulan
Cerita Emanuel Laga Kobun menjadi contoh nyata dari ketidakadilan yang dialami oleh banyak tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Meskipun bekerja dengan dedikasi tinggi, mereka masih kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak. Dengan adanya RDP yang akan digelar oleh DPRD Kabupaten Sikka, diharapkan masalah ini dapat segera diselesaikan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.


