Skandal ‘Bungkam Massal’ di Batam: LSM Alarm Indonesia Endus Sabotase Dana BOS Ujian Online ​

Keterangan : Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam. (Foto : Ist)

Batam — Atmosfer pendidikan di Kota Batam mendadak tegang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Alarm Indonesia secara resmi menyatakan “perang” terhadap dugaan pola pembungkaman massal yang terjadi di lingkungan sekolah se-Kota Batam.

​Bukan tanpa alasan, investigasi terbaru mengungkap adanya perlawanan administratif yang terstruktur. Seluruh sekolah terpantau kompak menolak mengisi lembar konfirmasi dan berlindung di balik dalih klasik: “Lapor Pimpinan.”
​
​Sekretaris Jenderal Alarm Indonesia, Arifin Ependi Pakpahan, menegaskan bahwa fenomena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada dana ujian online bukan sekadar masalah gagal serap, melainkan indikasi kuat penyalahgunaan wewenang.

​”Kami melihat ada skenario besar. Sekolah-sekolah diduga dipaksa menjalankan program tanpa Juknis (Petunjuk Teknis) dan lelang yang jelas. Saat dana BOS mengendap tak terpakai, semua pihak mendadak ‘tuli’ dan ‘bisu’,” tegas Arifin, Selasa (21/4/2026).
​
​Bungkamnya pihak sekolah dan Dinas Pendidikan bukan tanpa risiko.

Arifin membeberkan tiga ancaman serius yang menghantui dunia pendidikan Batam:
1. ​Dana Mati Suri: Ratusan juta rupiah anggaran BOS untuk fasilitas ujian online tidak memberi manfaat bagi siswa.
2. Efek Domino 2026: Kecerobohan manajerial saat ini berpotensi memicu pemotongan otomatis Dana BOS pada tahun anggaran 2026, yang secara langsung akan memukul operasional sekolah di masa depan.
3. ​Pidana Keterbukaan Informasi: Penolakan memberikan informasi publik merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
​
​Ironisnya, saat dikonfirmasi pada Kamis (16/4/2026), respon otoritas terkait dinilai jauh dari kata profesional.

Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, justru memberikan jawaban normatif melalui pesan WhatsApp.

Alih-alih membuka dokumen RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) atau kontrak vendor secara transparan, pihak Disdik malah mengajak “bual-bual” (berbincang) santai.
​Desakan Audit Investigatif

Baca Juga :  Pemprov Bali Alokasikan Rp 200 Juta untuk Tingkatkan Kompetensi Guru dan Infrastruktur Pendidikan

​Tak main-main, Alarm Indonesia kini resmi mendesak Inspektorat Kota Batam dan BPK Perwakilan Kepri untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif. Mereka meminta lembaga audit tidak terjebak dalam lambannya prosedur birokrasi.

​”Hukum harus bicara. Siapa yang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Kami tidak akan berhenti sampai kotak pandora kebijakan publik ini dibuka paksa,” pungkas Arifin.

​Hingga berita ini diturunkan, publik Batam masih menunggu transparansi nyata dari Dinas Pendidikan terkait aliran dana yang sejatinya adalah hak para siswa tersebut. (Red)