Batam — Atmosfer pendidikan di Kota Batam mendadak tegang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Alarm Indonesia secara resmi menyatakan “perang” terhadap dugaan pola pembungkaman massal yang terjadi di lingkungan sekolah se-Kota Batam.
Bukan tanpa alasan, investigasi terbaru mengungkap adanya perlawanan administratif yang terstruktur. Seluruh sekolah terpantau kompak menolak mengisi lembar konfirmasi dan berlindung di balik dalih klasik: “Lapor Pimpinan.”
Sekretaris Jenderal Alarm Indonesia, Arifin Ependi Pakpahan, menegaskan bahwa fenomena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada dana ujian online bukan sekadar masalah gagal serap, melainkan indikasi kuat penyalahgunaan wewenang.
”Kami melihat ada skenario besar. Sekolah-sekolah diduga dipaksa menjalankan program tanpa Juknis (Petunjuk Teknis) dan lelang yang jelas. Saat dana BOS mengendap tak terpakai, semua pihak mendadak ‘tuli’ dan ‘bisu’,” tegas Arifin, Selasa (21/4/2026).
Bungkamnya pihak sekolah dan Dinas Pendidikan bukan tanpa risiko.
Arifin membeberkan tiga ancaman serius yang menghantui dunia pendidikan Batam:
1. Dana Mati Suri: Ratusan juta rupiah anggaran BOS untuk fasilitas ujian online tidak memberi manfaat bagi siswa.
2. Efek Domino 2026: Kecerobohan manajerial saat ini berpotensi memicu pemotongan otomatis Dana BOS pada tahun anggaran 2026, yang secara langsung akan memukul operasional sekolah di masa depan.
3. Pidana Keterbukaan Informasi: Penolakan memberikan informasi publik merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
Ironisnya, saat dikonfirmasi pada Kamis (16/4/2026), respon otoritas terkait dinilai jauh dari kata profesional.
Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, justru memberikan jawaban normatif melalui pesan WhatsApp.
Alih-alih membuka dokumen RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) atau kontrak vendor secara transparan, pihak Disdik malah mengajak “bual-bual” (berbincang) santai.
Desakan Audit Investigatif
Tak main-main, Alarm Indonesia kini resmi mendesak Inspektorat Kota Batam dan BPK Perwakilan Kepri untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif. Mereka meminta lembaga audit tidak terjebak dalam lambannya prosedur birokrasi.
”Hukum harus bicara. Siapa yang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Kami tidak akan berhenti sampai kotak pandora kebijakan publik ini dibuka paksa,” pungkas Arifin.
Hingga berita ini diturunkan, publik Batam masih menunggu transparansi nyata dari Dinas Pendidikan terkait aliran dana yang sejatinya adalah hak para siswa tersebut. (Red)


